Wakil Dekan II FE UNM bersikeras Mahasiswa tidak punya hak terhadap RKAKL

0
44
views
suasana dialog massa aksi dengan pihak fakultas

Makassar, apakabarkampus.com-  Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (WD II FE UNM) Anwar Ramlki bersikeras menyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki hak sama sekali terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)

dan transparansi perencanaan anggaran fakultas. Hal itu disampaikan dalam dialog bersama massa aksi pada Selasa (13/09/2017) siang.

Dialog yang digelar di ruang senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (FE UNM) ini berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi UNM. Puluhan massa aksi menuntut akan transparansi RKAKL dan fasilitas kampus yang dianggap kurang memadai.

Tercatat ada beberapa ruangan yang tidak dilengkapi alat-alat penunjang proses belajar mengajar, WC yang tidak layak pakai 100 %, tempat penampungan sampah yang tidak memadai dan beberaa sarana lainnya.

spanduk tuntutan massa aksi

Sofyan Efendi selaku Jenderal Lapangan mengungkapkan bahwa “Beberapa ruangan tidak kondusif digunakan untuk proses belajar mengajar. Terlebih lagi ada kejadian 4 kelas digabung dalam satu ruangan untuk mata kuliah yang sama. Hal ini yang mendorong kami untuk menuntut transparansi perencanaan yang sudah dibuat oleh pihak fakultas agar kami dapat melakukan evaluasi dan objektif dalam menilai kondisi ini”.

“Kami lelah dengan janji yang selalu dilemparkan kepada kami, pasalnya sejak tahun 2016 janji renovasi WC dan melengkapi beberapa fasilitas tidak terlaksana sampai hari ini. Alasan utamanya adalah tidak adanya dana yang terkucur untuk melakukan renovasi. Itu sebabnya kita meminta kejelasan yang lebih konkrit. Kami tentunya sangat berharap semua fasilitas dapat segera dibenahi dan birokrasi dapat transparan dalam mengelola anggaran” tambahnya.

Selain dua tuntutan di atas, massa aksi juga mengusung 3 poin tuntutan yang lain, seperti (1) transparansi biaya kuliah tunggal (BKT), (2) cabut surat edaran terkait pelarangan keterlibatan mahasiswa baru dalam kegiatan lembaga kemahasiswaan, dan (3) kejelasan dana penerimaan mahasiswa baru PMB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here