Dr. Hasbir Paserangi, SH,MH Pimpin Majelis Pengawas Notaris Kab. Maros

0
596
views

Apakabarkampus.com – Dr. Hasbir Paserangi, SH, MH dipercaya untuk memimpin Majelis Pengawas Notaris (MPDN) Kabupaten Maros periode 2017-2020. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Jum’at (27/10) di Jalan Sultan Alauddin 102 Makassar.

Bersama Dr. Hasbir yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan Nomor : W23.AH.03.02-143/2017 tersebut dilantik juga anggota MPDN Kabupaten Maros diantaranya Dr. Kahar Lahae, SH,MH, Muhammad Hasrul, SH,MH, Budi Utomo Kamidjo, SH,MH, Puguh Wiyono, SH,MH, Warsianto, Bc.IP, SH,MH, Henny Hasbullah, SH, Ida Wahida, SH.M.Kn, dan Abdurrifai, SH.M.Kn.

Kegiatan pelantikan yang dilaksanakan bersamaan untuk anggota MPDN Kota Makassar dan Kab. Gowa tersebut merupakan amanat ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2014. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Sebagai suatu badan yang dipercaya untuk mengawasi perilaku  dan pelaksanaan jabatan notaris terhadap pembuatan akta autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

“Sejak diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 lalu, dan dalam waktu satu dekade peraturan perundang-undangannyapun telah berubah sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan dan perilaku notaris yang diatur dalam sebuah peraturan” demikian sambutan Sahabuddin Kilkoda, SH,MH.

Lebih lanjut Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan menyampaikan untuk menyatukan persepsi dan membangun kesepahaman bahwa keberadaan Majelis Pengawas Notaris bukan untuk membela dan melindungi para notaris yang melakukan pelanggaran  atau akan menjerumuskan notaris sehingga harus berhadapan dengan penegak hukum tetapi keberadaan majelis pengawas adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, sehingga berada di koridor dan rambu-rambu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Puguh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here