FMN Ranting UNM Gelar Diskusi Santai Peringati Tragedi INSTING

0
123
views

Apakabarkampus.com – FMN Ranting UNM mengadakan diskusi santai dengan mengangkat tema “ INSTING dan Tindak Fasis Rezim” di pelataran kampus FIP UNM. Tema tersebut diusung untuk menyambut 3 tahun tragedi INSTING (Insiden Tiga Belas November Gunung Sari). Kegiatan yang dihadiri oleh 25 orang peserta diskusi itu berjalan dengar lancar dengan dipandu oleh Al Iqbal, Jumat (10/11).

Dalam diskusi itu, Al Iqbal yang juga menjabat selaku Ketua FMN Ranting UNM menggambarkan sedikit kronologi tragedi Insting yang menjadi teror tersendiri bagi civitas akademik UNM yang ada di sektor Gunung sari. Akan tetapi dia menekankan bahwa sebenarnya inti pembahasan diskusi bukan disitu. “Insting hanyalah suatu tragedi yang membuktikan bahwa sejak awal memerintah, watak fasis rezim Jokowi-JK sudah nampak.”

“INSTING tidak bisa dipungkiri menyisakan luka yang mendalam bagi kita semua. Karena tindakan aparat keamanan kala itu membabi buta dalam menghentikan aksi sehingga terjadi penembakan gas air mata kedalam kelas yang sedang melakukan proses belajar mengajar, yang notabenenya mereka tidak tau apa-apa. Bukan hanya itu, terjadinya pengerusakan kendaraan baik motor maupun mobil oleh aparat keamanan, pengerusakan kamera wartawan yang sedang meliput dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan pembantu dekan 3 pun ikut-ikutan ditangkap. Pengerahan ribuan aparat kepolisian untuk menghentikan penolakan pencabutan subsidi BBM yang dilakukan oleh rakyat diberbagai daerah tersebut, merupakan bukti nyata bahwa rezim Jokowi-JK adalah rezim yang fasis dan anti rakyat.” Jelas Cibal sapaan akrab Al Iqbal.

Selain itu, mahasiswa angkatan 2014 ini juga menerangkan, “pencabutan subsidi BBM itu merupakan bentuk intervensi langsung IMF (International Monetary Fund) kepada pemerintah Indonesia. Yang katanya sebaiknya subsidi BBM itu dialihkan ke 3 sektor produktif yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kelirunya, pasca pengalihan subsidi tersebut post anggaran untuk pendidikan dan kesehatan malah mengalami penurunan setiap tahunnya. Malah post anggaran untuk infrastruktur yang semakin meningkat. Bentuk intervensi asing tidak berakhir disitu. Penerapan paket kebijakan ekonomi yang sekarang sudah menyentuh angka 16 paket, itu semata-mata untuk percepatan investasi di Indonesia berdasarkan hasil pertemuan di Ameerican Chambers tahun 2016.”

“Percepatan investasi tersebut juga dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk semakin meningkatkan peran militer dengan diberikan dukungan anggaran dan persenjataan. Bisa dilihat pada tahun 2015 dimana Indonesia masuk kedalam 8 besar importer persenjataan. Pada tahun 2017, pemerintah kembali mengeluarkan regulasi untuk moderenisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutista) dengan kedok menjaga kedaulatan Negara dari serangan luar. Moderinisasi alutista tersebut diutamakan untuk alutista darat dibanding alutista udara dan laut. Itu bisa dilihat dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah,” lanjutnya.

Mendengar hal tersebut, Ramly Ely selaku Presiden BEM FIP UNM angkat bicara. “Melihat pemaparan diatas, saya malah berfikir negatif. Jika betul menjaga kedaulatan Negara dari serangan luar, seharusnya yang diutamakan adalah alutista laut dan udara bukannya darat. Sebab jalur utama serangan asing itu pasti melalui udara dan laut. Kalau darat yang diutamakan, saya malah berpikir sebenarnya moderinisasi alutista tersebut ditujukan untuk menghadang gerakan rakyat yang kian membesar.”

Menanggapi hal tersebut Cibal kembali menambahkan bahwa pasca kebijakan untuk meningkatkan peran militer dengan dukungan anggaran dan persenjataan, yang terjadi adalah semakin meningkatnya konflik antara rakyat dengan penguasa dan pemodal. Dan Aparat keamanan hadir sebagai benteng kokoh pelindung penguasa dan pemodal tadi. Indies (Institut National and Democration Study) menemukan bagaimana peran aparat keamanan sangat penting dalam mendukung proyek besar infrastruktur yang merampas tanah rakyat. Bisa dilihat dari pembangunan Bandara Internasional di Jawa Barat, PT. Semen Indonesia di Jawa Tengah dan masih banyak lagi. Yang pastinya melibatkan aparat keamanan untuk memastikan pembangunan proyek tersebut berjalan dengan lancar. Selain pelibatan militer, pemerintah juga mengeluarkan regulasi-regulasi yang menekan gangguan dan memastikan keamanan investasi. Seperti UU pengadaan tanah yang melegitimasi perampasan tanah, UU Penyelesain Konflik Sosial dan UU Keamanan Nasional yang melegitimasi keterlibatan militer dalam penyelesaian konflik, UU ITE memudahkan rakyat yang melakukan penyebarluasan kebenaran untuk dijerat dan dipenjarakan, Perppu Ormas (yang sudah disahkan menjadi UU pada tanggal 24 Oktober 2017) yang melegitimasi pembubaran ormas yang tidak sepandangan dengan pemerintah.”

Diskusi ini ditutup dengan sesi foto bersama.(*)

(*)Fernanda Reskiawan
(Staff Media dan Publikasi FMN Ranting UNM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here