Polemik daging sapi di Indonesia.

0
131
views
Muhammad Yusuf Uno (Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas)

MELESTARIKAN KONSUMSI DAGING SAPI

            kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani merupakan dampak dari peningkatan jumlah penduduk Indonesia, selain itu peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi oleh peningkatan taraf pendidikan dan pendapatan tiap warga, hal ini akan memengaruhi pola konsumsi masyarakat dimana mereka membutuhkan bahan pangan yang berkualitas dan begizi. Salah satu bahan pangan yang berkualitas dan bergizi yaitu bahan pangan yang berasal dari protein hewani.

Protein hewani yang umumnya paling digemari oleh masyarakat Indonesia adalah daging sapi. Menurut Muchtadi (2011) daging merupakan salah satu komoditi pertanian hasil hewani yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi protein, karena protein daging mengandung susunan asam amino yang lengkap. Secara umum konsumsi protein dalam menu rakyat Indonesia sehari-hari masih di bawah kebutuhan minimum, terutama protein hewani. Rendahnya jumlah yang dikonsumsi disebabkan karena harga protein hewani seperti daging sapi relatif lebih mahal dan sumber bahan bakunya yang masih terbatas.

Kebutuhan daging sapi di Indonesia menunjukkan tren yang meningkatkan setiap tahunnya. Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa permintaan daging sapi pada tahun 2015 adalah sebesar 2,40 kg/kapita/tahun, pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 2,41 kg/kapita/tahun. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk permintaan terhadap daging sapi akan terus mengalami peningkatan.

Jika tiap tahun permintaan daging sapi terus mengalami kenaikan, hal tersebut berpengaruh terhadap produksi daging sapi yang juga akan mengalami peningkatan. Namun, produksi daging sapi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, hal ini disebabkan karena sebagian besar produksi daging sapi nasional dipenuhi oleh industri peternakan rakyat yang notabene masih menggunakan teknologi tradisional. Ketidakseimbangan antara supply-demand juga menyebabkan daging sapi di pasar melambung tinggi, akibatnya mempengaruhi daya beli konsumen terhadap daging sapi.

Sebagai negara agraris dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar di sektor pertanian. Sektor pertanian menyediakan pangan bagi sebagian besar penduduknya dan juga memberikan lapangan pekerjaan sebagian masyarakat terutama di pedesaan. Salah satu sektor pertanian yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan gizi penduduknya adalah sektor peternakan. Peternakan merupakan penyumbang terbesar terhadap pemenuhuan konsumsi protein hewani bagi masyarakat, hal ini bisa di lihat dari pola konsumsi masyarakat khususnya masyarkat Indonesia, di mana permintaan komoditas produk peternakan seperti daging sapi, telur, dan susu selalu mengalami peningkatan.

Maka seharusnya solusi-solusi yang dibutuhkan adalah bagaimana produksi daging mencukupi kebutuhan masyarakat tiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik nasional menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 mencapai kisaran 258.705.000 jiwa sedangkan jumlah produksi  daging sapi mencapai 524.109 ton daging. Hal ini akan mengakibatkan kesenjangan antara kebutahan masyarakat dengan jumlah produksi.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah sebaiknya menggunakan solusi yang objektif dan komprehensif dalam  mengatasi permasalahan yang telah berlarut-larut ini. Secara teknis ada beberapa cara untuk mencapai produksi daging sapi sesuai kebutuhan nasional tiap tahunnya yaitu peningkatan jumlah populasi sapi dengan melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB) sebagaaimana yang ditetapkan dalam program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) 2016 sasaran IB yaitu sebanyak 4 juta akseptor sapi betina dengan harapan 3 juta sapi betina wajib bunting. Selain itu saran penunjang dari program tersebut yaitu penanaman hijauan pakan ternak 13.000 Ha (10.400 Ha di daerah insentif dan 2.600 Ha di daerah ekstensif); penanganan gangguan reproduksi 300.000 ekor; perbaikan reproduksi karena hipofungsi 22.500 ekor dan penyelamatan pemotongan betina produktif di 40 lokasi kabupaten/kota.

Selain itu, perlunya menciptakan iklim suasana ekonomi di mana melalui kebijakan-kebijakan tersebut dapat melindungi dan membantu petani/peternak dalam mengembangkan usahanya melalui pelatihan-pelatihan serta penerapan teknologi yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, serta terjadinya distribusi merata untuk semua kalangan masyarakat agar dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Adanya praktek privatisasi khususnya pada wilayah pertanian juga memberikan dampak ekonomis terhadap kedaulatan pangan Indonsia. Hal ini bisa di lihat dari industri hilir pangan hingga distribusi (ekspor-impor) dikuasai oleh perusahaan asing seperti Cargill dan Charoen Pokhpand yang membuat petani dan peternak lokal tidak dapat bersaing dengan beberapa perusahaan asing, akibatnya mekanisme harga diatur oleh suatu mekanisme pasar global.

Dengan demikian, solusi yang dipaparkan di atas tidak dapat tercapai kecuali dengan peran  semua pihak mulai dari pemerintah, peneliti, penyuluh, pengusaha serta masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis kerakyatan. Untuk itu dibutuhkan komitmen kuat dalam hal kebijakan, pendanaan dan regulasi sehingga kedaulatan pangan dapat tercapai.

 

 

 

Penulis :

Muhammad Yusuf Uno

(Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UNHAS)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here