HAM Mengekang Kebebasan

0
177
views

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri tiap insan, apabila tiap insan tidak memilki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup seperti manusia. Hak tersebut di dapatkan sejak lahir ke dunia” (Haar Tilar).

HAM yang dikemukakan oleh Pak Haar bahwa setiap orang punya hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. HAM ini pun bersifat universal yang artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu pelanggaran HAM kerap kali terjadi, bahkan atas nama HAM diambil sebagai pembela pembenaran seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan jika menentang LGBT dicap melanggar HAM.

Mengapa dikatakan mengekang?
Sebab, kebebasan atas nama HAM mulai terbelenggu, kebebasan berkelompok dan berpendapat kini mulai dibatasi. Seperti disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas). Terkait perppu tersebut pun menuai kontroversi serta dikritisi oleh banyak pakar hukum karena dinilai mengandung kediktatoran yang akan membungkam suara kritis dari ormas dan masyarakat. Praktisi hukum Nur Rakhmad mengatakan semestinya pemerintah menghormati gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat dengan cara yang seimbang. “Perppu ini berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah untuk menyingkirkan lawan politik yang tidak sejalan dengan keinginan rezim penguasa”. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik disahkanya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang Ia menilai “Itu bisa merugikan orang, dan itu bukan sekarang, tapi yang akan datang, makanya kita perlu hati-hati,” ujarnya. Sejatinya ada benarnya jika perppu ini benar-benar berjalan maka organisasi kemasyarakatan akan dibabat habis-habisan jika dinilai mengancam kekuasaan dengan senjata perppu. Bukan cuman itu, pemerintah pun mengakui bahwa tudingan penolak perppu memang sebuah kebenaran “Perppu ormas memang mengekang kebebasan” ujar Sri Winanto perwakilan dari Kemenkopolhukam.

Bukan cuman perppu yang mengekang kebebasan tapi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 juga sering disebut sebagai “pasal karet”. Karena dianggap sebagai alat pamungkas untuk menjerat suatu perkara hukum yang berkaitan dengan ITE. Hal ini disampaikan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) tahun ini ada 77 kasus, tahun lalu 34 dan naik dua kali lipat. Ujar relawan Safenet Makassar Daeng Ipul. Disebutnya kelompok pelapor perkara mengenai ITE berasal dari kalangan penguasa seperti Bupati, Walikota, DPR, DPRD dan Gubernur (cnnindonesia.com, 28/12/2016).

Terkait ITE jadi ingat penggiat media Jon Riah Ukur Ginting alias Jonru Ginting ditetapkan tersangka atas pelanggaran UU ITE. Kembali kita mengingat kasus ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat atas perbuatan ujaran kebencian dengan statusnya yang sebagai wakil rakyat, maka ia memiliki hak imunitas atau kebal hukum dan dilindungi UU (Tribunnews.com, 8/8/2017). “baji’na paeng punna anjariki wakil rakyat, ka ka’bala’ hukum ki” Jika kita bandingkan sama-sama pelanggaran ITE tapi penangkapan Jonru sangat sigap sampai tericiduk di rumahnya. Sedangkan kasus Viktor kesannya berbelit-belit hingga beritanya hilang, kenapa?

Padahal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin dan tertuang dalam pancasila yang kini dianggap sakral. Yang artinya semua orang mempunyai hak yang sama tanpa membeda-bedakan dia siapa, dekat dengan siapa dan punya jabatan apa. Slogan yang sering nyaring terdengar “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” di mana? fakta di lapangan walaupun mayoritas menolak kebijakan tersebut nyatanya tidak membawa pengaruh apa-apa. Seperti halnya perppu, padahal kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin dalam UUD Pasal 28E ayat 3. Mungkin ada benarnya perkataan kebanyakan orang bahwa lembaga politik saat ini tidak mewakili aspirasi rakyat. Adapun mengenai ITE dikatakan “pasal karet” semoga tidak benar adanya.

Jika HAM terus saja mengekang seperti ini bisa dipastikan kedepannya seperti apa. Semoga hal buruk tidak menimpa negeri tercinta kita ini, sebab jika ingin mengadakan perkumpulan atau organisasi pun kini dibatasi atau dihalang-halangi dengan senjata perppu. Mau mengungkapkan kegelisahan lewat tulisan-tulisan yang menggugah ada UU ITE yang bisa saja dijadikan alat untuk menjebloskan kita ke liang penjara. Penulis juga berharap jangan sampai kita kembali ke zaman sebelum Indonesia merdeka. Sebab benih-benih zaman itupun perlahan muncul kediktatoran, perkumpulan dibatasi, kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan ataupun tulisan pun dikekang. (*)

Penulis: Ika Rini Puspita
(Mahasiswi Jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi,
Serta Bergabung di FLP Ranting UIN Alauddin Makassar)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here