BEM Syariah dan Hukum UINAM Kerja Sama KNPI Sul-Sel dan PPI Gelar Diskusi Pilkada

0
44
views

Apakabarkampus.com-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar yang bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel dan Poros Pemuda Indonesi (PPI) mengadakan diskusi,  bertajuk “Pilkada Aman dan Damai Sebagai Wujud Kematangan Demokrasi” di Warkop Cappo Jln Alauddin Makassar, Rabu (24/1/2018).

“Seluruh calon kandidat baik di pilgub atau pilkada 2018 dan masyarakat, sekiranya menghindari politik uang. Dalam Undang-Undang no 10 tahun 2016 sudah diatur bahwa baik yang menerima atau memberi sama-sama akan dipenjara” ujar Ketua umum Bawaslu Sulsel Laode Arumahi yang hadir dalam diskusi tersebut

Laode Arumahi mengingatkan, UU No 10 ini harys menjadi perhatian penting karena yang melakukan money politik, pemberi dan penerima akan menerima sanksi yang tegas.

“Dari pemilu ke pemilu yang diberi sanksi hanya pemberi. Tapi kali ini UU no 10 teman-teman sekalian harus extra hati-hati karena yang memberi dan menerima sama-sama masuk penjara” tegasnya

Laode Arumahi menambahkan, undang-undang ini sudah mengatur batas sanksi minimal dan sanksi maksimal. “Penjaranya itu tiga sampai lima tahun atau sekitar 36 bulan sampai 72 bulan”. Tambahnya

Lanjut arumahi, tidak mungkin bagi yang melanggar akan dihukum di bawah minimal “Komisi Yudisial tidak akan terima”, apakah risikonya setimpal,hanya karena uang 100 ribu kita harus menderita tiga tahun dipenjara”. Tandasnya

Penulis: Rilis

Editor: Zul Khulafair

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here