Pancasila Milik Siapa, Indonesia milik siapa.

0
187
views

Pancasila Milik Siapa?

Pancasila harga mati! Kalimat yang akrab di telinga masyarakat untuk sekarang ini. Bukan tanpa alasan hingga narasi itu dimunculkan. Hingga kalimat tersebut ibarat mantra saat merasa terancam. Terancam dengan lawan-lawan politik.

Pun media menjadi lumbung senjata demi memuluskan propaganda ini. Dibungkus dengan opini yang seolah negeri ini sedang darurat ala kolonialisme dahulu.

Otoritas ampuh kemudian ditempuh oleh para pengagung yang mengaku Pancasilais, menyerang dengan berbagai manuver, seolah yang lain tidak pancasilais.

Lalu apakah pengagung itu memang sudah pancasilais? Atau hanya sekedar propaganda untuk memuluskan berbagai kepentingan semata? Semua penuh dengan lika-liku pertanyaan hingga kebingungan justru yang melanda dunia sosial.

Nyatanya bukan kebingungan yang harus dihadirkan, justru adab Timur lah yang perlu dinampakkan ke publik, agar setiap individu mengacungkan jempol ke atas, bukan justru ke bawah.

Sopan santun yang tidak represif lah yang perlu dinampakkan, bukan justru arogansi yang menampakkan keberpihakan pada cukong. Tutur kebijakan adil lah yang seharusnya diwujudkan, bukan kebijakan yang sarat akan pengkhianatan kepada rakyat.

Sikap yang muncul dari pemangku kebijakan dengan balutan “Pancasila harga mati”, justru akan mewakili bagaimana Pancasila itu melahirkan kebijakan. Maka sumber daya alam yang dikuasai oleh asing adalah buah dari kebijakan yang tentu Pancasilais.

Konspirasi pembubaran ormas Islam juga adalah kebijakan yang tentu pancasilais. Kriminasilasi terhadap ulama dan aktivis islam juga kebijakan yang tentu pancasilais pula, sampai kepada Impor beras, gula, dan garam juga adalah kebijakan yang Pancasilais.

Padahal negeri ini kaya akan sumber daya alamnya. Tapi semua itu kalah karena Pancasila harga mati, bahkan ia mengalahkan para pengkritik kebijakan yang sangat Pancasilais. Utang yang makin menggunung dan rakyat pun tercekik, dan ketika kenaikan harga-harga terjadi, itu demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika prestasi rezim semakin mendekati puncak kebobrokannya. Apakah itu yang namanya Pancasilais? Bukankah sikap rezim yang demikian justru memberi celah untuk mengatakan bahwa Pancasila itu ternyata punya kelemahan dan pantas untuk menjadi bahan kajian ulang serta me-redefinisi peran Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

Meski harus diakui bahwa Pancasila pun merupakan buah dari akal manusia. Kalaulah itu produk dari akal manusia, lantas apakah buatan manusia bisa dinyatakan sempurna apalagi sudah final? Sementara negeri ini mengakui adanya andil Tuhan sekaligus mengakui ketuhanan itu mutlak.

Terwakilkan pada sila pertama “Ketuhanan yang maha Esa” Dan diperjelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” Terbebasnya negeri ini dari penjajahan dalam bentuk perang memang merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah kepada bangsa yang besar ini.

Saat pendidikan kemudian dikomersialkan, maka uang pun turut andil memberi peluang agar dapat mencicipi nikmat ilmu, padahal dalam UU setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Sementara Pancasila hadir dengan kalimat menjanjikan “kemanusiaan yang adil dan beradab”, Setiap manusia baik kelas bawah dan atas, semua punya hak sebagai warga Negara.

Tatkala negeri ini menggelari diri sebagai “Negara hukum”, apakah sepenuhnya benar? Benar dalam teori itu tak masalah. Tapi apalah artinya teori jika pada prakteknya begitu nihil.

Ketika seorang nenek kedapatan mencuri kayu bakar, hanya dalam hitungan hari kasus bisa selesai. Tapi saat para tikus-tikus berdasi yang liar beraksi, jangankan hari bahkan tahun pun tak menjamin kasus bisa terselesaikan.

Lihatlah bahkan untuk mengadili satu orang, dibutuhkan jutaan orang untuk menuntut sekaligus membuktikan kesalahan pelaku. Itulah negeri yang katanya dibalut dengan Pancasilais. Falsafahnya Pancasila namun aktualisasinya bajingan. jadi kasihan Pancasila karena telah dikebiri oleh para tikus-tikus liar.

Hukum tajam kebawah tumpul keatas. Organisasi yang berbadan hukum dan tak bisa dibuktikan kesalahannya di pengadilan kok bisa dibubarkan dengan begitu mudahnya? Sementara perusahaan yang senantiasa mencuri Sumber Daya Alam yang jelas-jelas merugikan negara, justru penegak hukum tak bisa berbuat apa-apa.

Negeri yang katanya beradab dengan balutan budaya timur dalam bingkai Pancasila pun memuluskan tuntutan pengagung LGBT. Bagaimana mungkin negeri yang melekat padanya budaya “malu” akan melegalkan pernikahan antara sesama jenis.

Demikian ironi pemangku hukum negeri ini. Bahkan yang menjijikan pun punya hak untuk menuntut. Bukankah Pancasila itu adalah dasar yang beradab? Lalu apakah kebijakan demikian  beradab? Kalaulah demikian, sungguh kelakukan rezim akan memberitahukan pada dunia bahwa inilah adab.

Kalaulah menurut rezim Pancasila itu mengayomi. Harusnya saat kebijakan itu ada, mestinya tak ada yang dirugikan. Dirugikan dalam arti bukan karena menuruti nafsu belaka. Melainkan demi kemaslahatan bersama.

Rezim seharusnya memberi contoh teladan tentang penerapan Pancasila itu sendiri. Bukan justru menjadikan Pancasila sebagai alat untuk mengalahkan lawan-lawannya. Apalagi sampai menggunakan Pancasila untuk memuluskan kepentingan para kapitalis. Sebab “Pancasila harga mati” bisa menjadi “senjata makan tuan.”

Kalau tindakan seperti itu kemudian dinilai sangat Pancasilais? maka sesungguhnya Pancasila itu milik siapa? milik Indonesia atau milik setiap rezim yang berganti? dan bila sumber daya alam semuanya dikuasai oleh asing dan aseng, maka Indonesia milik siapa?

Cukup sudah kemunafikan ini, kembalilah kepada jalan yang benar, dan bertaubatlah sebelum terlambat.(*)

Penulis :
Ismail (Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Komisariat UNM GUNSAR)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here