Kepala BPPD Sulsel Hadir di LKW ISMEI Wilayah X Sulsel.

0
55
views

Apakabarkampus.com – Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel, hadir di Latihan Kepemimpinan Wilayah (LKW) Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi (ISMEI) Wilayah X Sulawesi.

Kehadiran BPPD Sulsel ini, dalam rangka memberikan materi kepada para peserta  LKW ISMEI Wilayah X Sulsel yang bertempat di Nobel Convention Center Makassar. Jumat, (27/7).

Andi Januar Jaury Dharwis SE, selaku Kepala BPPD memberikan materi terkait Tantangan Bonus Demografi dan Peranan Ekonomi Digital yang dikaitkan dengan bagaimana peran Pariwisata dalam menjemput bonus demografi yang akan datang yang puncaknya di tahun 2020-2030.

Setelah Andi Januar Jaury Dharwis  SE, yang akrab disapa dengan sebutan Januar, menyelesaikan materinya. Dia pun memberikan beberapa komentarnya di sela-sela istirahanya ketika diwawancarai oleh para wartawan.

“Ritme ekonomi fluktuasi dinamika dan sebagainya, contoh yang saya ambil itu dari pariwisata karena sekmen pariwasata itulah yang sangat erat hubungannya dengan bonus demografi dan ekonomi digital,” Januar membuka percakapan kepada pers.

“Karena perputaran barang dan jasa yang menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari iklim bisnis di pariwisata, itu sebuah keniscayaan, sehingga itu menjadi peluangnya adik-adik di sini untuk menatap masa depannya melalui perantara sebagai pengusaha, atau perantara sebagai pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan ekonomi digital atau e-commerce yang lagi tren saat ini,” ucap Januar.

Dilihat dari bonus demografi yang akan dihadapi kedepannya di tahun 2020-2030, nampaknya yang lebih menegangkan sekarang ini adalah utang negara yang semakin mengerikan sebab sudah mencapai angka 5 trilliun USD. Lalu sudah sejauh mana pihak pariwisata ini mengambil peran untuk membantu Indonesia terbebas dari lilitan utang?

“Ya, Negara sudah memposisikan sektor pendapatan devisa dari bidang pariwisata menjadi prioritas utama pendapatan. Pertama Pariwisata, lalu migas, lalu mineral, lalu pertanian dan sebagainya. Persoalannya adalah apakah volume itu cukup untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pembayaran utang yang juga dibayar melalui mata uang asing?” Jawab Januar.

Jadi ketika negara kita membayar utang luar negeri melalui mata uang asing, di situ juga terjadi defisit neraca transasksi berjalan, nah sementara ekspor kita juga dengan segala pembatasan-pembatasan di bidang tambang dan sebagainya, itu juga belum cukup untuk mengimbangi neraca transaksi yang sedang berjalan saat ini yang lagi defisit, dan itu lagi defisit, tegas Januar.

Menurutnya, dari kajian beberapa pihak utamanya BI dari pertemuan beberapa waktu yang lalu, justru pendapatan devisa di pariwisata yang sangat stabil, sehingga itulah yang membuat keputusan, kenapa tidak, volume kunjungan yang harus ditingkatkan, tetapi kunjungan yang dimaksud adalah wisatawan dari luar negeri.

“Nah, saat ini kita baru mencapai 11 jutaan di tahun 2017, harapan kita itu, seperti halnya apa yang terjadi di Thailand, Malaysia, Singapur dan sebagainya yang sudah mencapai di atas 20 juta semua. Nah bisa dibayangkan, berapa devisa yang masuk, nah ketika devisa yang masuk kan itu juga akan melakukan penguatan rupiah, sehingga ketika nilai rupiah cukup kuat, dan ketika Negara membayar dengan konversi USD, itu kan tidak terlalu berat,” tuturnya.

Tetapi kalau di sisi lain, kita harus bayar utang? Dalam bentuk mata uang asing? Tetapi nilai tukar juga akhirnya lemah, itukan sama saja kita bayar dobel. Nah sehingga pariwisata dijadikan bagian yang sangat strategis untuk tetap menjaga defisit transaksi berjalan, lanjutnya.

Apa sebenarnya yang menjadi hambatan dan keresahan tersendiri dari pihak Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya sampai hari ini?

Dengan cepat, Januar menjawab, bahwa ketimpangan saat ini karena disebabkan oleh tidak konsistennya kolaborasi dari pihak-pihak terkait.

“Yang paling utama karena masih, tidak konsistennya kolaborasi antara tiga tingkatan otonomi, mulai pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kabupaten kota itu pemilik produk wisata, provinsi itu yang mencoba mengintegrasikan dalam bentuk paket-paket,” jawab Januar.

Lelaki yang sudah setengah baya tersebut melanjutkan penjelasannya. Misalnya kabupaten Toraja dan sekililingnya, Makassar dan sekitarnya, Bulukumba dan sekitarnya, itu kan provinsi yang menghubungkan, tetapi karena ego sektoralnya masing-masing kabupaten, maka tidak ketemu ini barang, tidak ketemu antara Gowa dan Makassar.

“Misalnya, untuk menghadirkan sebuah paket-paket tour yang kompetitif yang terjangkau oleh wisatawan. Sehingga dengan begitu, ketika produk kita unggul, paket-paket terjangkau, saya yakin volume kunjungan itu akan meningkat di Sulawesi Selatan ini,” Januar mencoba meyakinkan pendapatnya.

Setelah penjelasannya, Kepala BPPD semakin memperjelas problem yang sedang dihadapi pariwisata di Sulsel.

“Tapi persoalan yang utama sekarang adalah persaingan. Sulawesi selatan tidak hanya bersaing dengan Aceh, Bali dengan Lombok, tetapi Sulsel juga bersaing dengan Chiang mai di Thailand, bersaing dengan salah satu provinsi di China, Cebu di Filipina misalnya, kita bersaing sama mereka,” ucapnya.

Sehingga kita belum tentu mampu untuk menyajikan sebuah produk destinasi pariwisata yang betul-betul market able, betul-betul kuat, berkarakter, dan itu yang bisa mengubah perilaku market di luar sana untuk mau datang ke sulsel.

Jadi memang cukup kompleks tetapi yang kita butuhkan adalah kolaborasi, supaya produk-produk pariwisata yang ada di kabupaten kota dipromosikan oleh provinsi secara domestik, lalu ada pusat yang mempromosikan semua kekuatan wisata yang ada di sulsel secara kanca global, kan begitu kolaborasinya.

Januar menyesalkan atas beberapa oknum yang kadangkala melakukan tindakan yang dianggapnya tidak mempunyai keuntungan bagi kelancaran sektor pariwisata.

“tapi yang terjadi ini kan kayak pemerintah kota Makassar yang langsung ke Spanyol, dengan anggaran yang tidak sedikit, langsung ke Belanda, dan kita tidak melihat apa dampaknya dan apa efeknya,” ucap Januar terhadap beberapa oknum.

Januar yang sedang menjabat sebagai kepala BPPD tersebut memperjelas kekesalannya dengan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut hanyalah pemborosan APBD saja.

“Justru ketika terjadi multi event, semisal expo di Dubai, justru pemerintah ini tidak muncul di sana, padahal justru di expo itulah seluruh stakeholders global hadir dan di situ market ada. Tapi kenapa expo begitu tidak muncul, giliran bukan expo. Direct sell-direct sell, alasan dengan pemborosan APBD saja.” Tutup Andi Januar Jaury Dharwis, SE. saat ditemui di forum LKW ISMEI Wilayah X Sulawesi.(*)

Adji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here