Kadir Halid : Minta Gubernur Sulsel Libatkan RT,RW,LPM Data Ulang Peserta BPJS

0
62
views

Apakabarkampus.com – Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Drs H.A.Kadir Halid meminta Gubernur Sulsel Prof.Dr.Ir.H.M.Nurdin Abdullah, M.Agr melakukan data ulang setiap tahun bagi peserta BPJS terutama bagi warga miskin yang ada di Kab/Kota di Sulsel.

Hal tersebut disampaikan Kadir Halid di depan Peserta Sosialisasi Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Perda No 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis, di Lorong 142 Kelurahan Bungaejaya Kecamatan Bontoala, Sabtu (15/9).

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel ini, pihaknya berharap Gubernur NA menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada para Bupati dan Walikota di Sulsel agar pengumpulan data bagi peserta BPJS terutama warga miskin sebaiknya melibatkan para ketua RT, RW dan LPM. Bukan hanya melibatkan pihak lain yang hanya mengambil data di setiap kelurahan dan desa yang belum tentu valid. Celakanya, kadang-kadang ditemukan ada data peserta warga miskin dan peserta BPJS tapi orangnya sudah meninggal dunia.

“Kalau melibatkan para ketua RT, RW dan LPM untuk melakukan data warga miskin dan peserta BPJS akan lebih efektif dan efisien”.

“Selain mereka lebih tahu siapa warga mereka yang wajib menerima bantuan, juga para RT RW punya hubungan dekat dengan warganya”, kata Kadir Halid di depan ratusan warga Bungaejaya Bontoala.

Acara dialog komunikasi dua arah yang dipandu Bachtiar Adnan Kusuma, tenaga Ahli Komisi E DPRD Sulsel ini, ramai dan mendapat respon fositif dari seluruh peserta dari para ketua LPM, RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat.

Berbagai tanggapan muncul dari peserta di aantaranya masih adanya pelayanan diskriminatif rumah sakit bagi pengguna BPJS. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua LPM Bontoala, Basri Nonci.

Sementara, Ketua LPM Untia Din menitikberatkan pemberhentian bantuan dana pendidikan gratis ke seluruh SMA dan SMK di Sulsel. Ketua RT Layang Dahlia menyampaikan keluhannya terkait pelaksanaan BPJS yang masih berkiblat pada KK yang acapkali dipersoalkan di kelurahan. *)

Editor : Puguh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here