Komisi E DPRD Sulsel Bahas Naskah Akademik Perda Perlindungan Guru dan Siswa

0
45
views

Apakabarkampus.com – Komisi E DPRD Sulsel membahas naskah akademik Perda Perlindungan Guru dan Siswa yang disusun Dekan Ilmu Sosial UNM, Prof.Dr.Hasnawi Haris, M.Pd., Kamis (11/10).

Rapat penyampaian naskah akademik dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Drs.H.A.Kadir Halid didampingi Wakil Ketua, M.Rajab, S.H.M.Pd dan dihadiri anggota Komisi E DPRD Sulsel.
Dalam penyampaian naskah akademik Perda Perlindungan Guru dan Siswa, sebagian besar anggota Komisi E menyarankan agar naskah tersebut lebih tegas dan spesifik mengatur guru dan siswa.

Menurut Dr.H.Alimuddin, S.H.M.H.M.Kn, menegaskan kalau setiap persoalan hukum yang melibatkan guru mestinya mengembalikan pada organisasi profesi guru. Dengan melibatkan organisasi profesi guru, bisa saja menjadi mediator dan tak semua persoalan hukum yang melibatkan guru harus diselesaikan di ranah hukum.

“Mestinya organisasi guru membuka kerja sama dengan pihak terkait termasuk kepolisian, kejaksaan dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan guru,” tegas Ketua Kerukunan Keluarga Turatea Makassar ini.

Sementara anggota lainnya, M.Rajab, Wahyuddin Kessa, Andi Muhammad Irfan AB, Firmina Tallulembang menyoroti aspek penekanan naskah akademik agar lebih spesifik dan tegas mengatur dimensi guru dan siswa lebih jelas lagi.

Pemerhati pendidikan yang juga Ketua Forum Komite Sekolah Makassar, Bachtiar Adnan Kusuma menilai sebuah naskah akademik haruslah sesuai UU No 12 Tahun tahun 2011 tentang Perundang- undangan, pasal 1 angka 11 menyebutkan kalau naskah akademik adalah hasil penelitian kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bagi BAK sebaiknya naskah akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan guru dan siswa memenuhi jangkauan dan arah pengaturan ruang lingkup materi perda yaitu: Ketentuan umum belum memuat rumusan akademik, pengertian istilah dan frasa. Naskah tersebut sebaiknya hasil riset data lapangan. Materi yang diatur, umum sekali dan belum spesifik misalnya menempatkan sanksi pelaku kekerasan terhadap guru dan sebaliknya guru melakukan kekerasan terhadap siswa. Contoh kasus masih kejadian 2016, 2017 sementara banyak kasus di 2018 atas aksi kekerasan siswa dari guru dan sebaliknya. Teknik analisa naskahnya belum tegas menunjukkan beberapa hal: penggunaan bahasa ringkasan umur, belum ada ringkasan umum, petunjuk bagi pembaca belum jelas, belum menulis kalimat-kalimat yang jelas, tidak menyebutkan sumber informasi dan tawaran solusi, Tidak menyebutkan tahapan persiapan penyusunan naskah akademiknya

Menurut BAK, sebaiknya naskah akademik konsisten saja menggunakan istilah perlindungan guru dan siswa. Alasannya, selain karena dalam proses pendidikan ada subyek dan obyek pendidikan, guru sebagai pendidik adalah subyek pendidikan dan siswa sebagai penerima pendidikan adalah obyek pendidikan. Pada sisi lain, Perlu mengaitkan UU perlindungan anak no 35 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak secara perorangan maupun kelompok, aspek aspek inilah belum terjabarkan dalam naskah akademik tersebut.

Usai rapat membahas naskah akademik Perlindungan Guru dan Siswa dilanjutkan pemotongan kue Ultah anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB. *)

Editor : Puguh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here