Merayakan Pariwisata di Desa Global

0
50
views

Oleh : Yusuf Risanto *

Apakabarkampus.com – Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 20 juta dengan capaian devisa 260 trilyun pada tahun 2019. Angka yang cukup fantastis tetapi realistis mengingat Indonesia memiliki destinasi wisata yang luar biasa banyak dan beranekaragam. Tinggal bagaimana pemerintah beserta stakeholder di bidang pariwisata mendesain strategi yang kompetitif untuk bisa menarik para turis berkunjung ke Indonesia.

Di kawasan Asia Tenggara dari sisi kunjungan wisatawan asing memang Indonesia masih kalah dengan Thailand (26.100.782), Malaysia (17.343.557) serta Singapura (15.853.562) namun dari sisi pertumbuhannya Indonesia bertengger di nomor dua dengan tingkat pertumbuhan 16% pada tahun 2017, di bawah Vietnam (29,06%).

Tahun 2017 terdapat kunjungan wisatawan asing ke Indonesia sebanyak 14,04 juta. Menariknya adalah dari tahun ke tahun jumlah wisatawan mancanegara yang berasal dari Tiongkok meningkat dengan pesat. Selama ini wisatawan mancanegara di Indonesia didominasi oleh Singapura, Malaysia, Jepang maupun Australia, namun seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok ikut mendorong tingkat kunjungan wisata masyarakatnya ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menengok data per bulan Juni 2018, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini wisatawan mancanegara dari Tiongkok menduduki peringkat pertama yakni mencapai 185,1 ribu orang (14.04%) disusul oleh wisatawan mancanegara Singapura dengan jumlah 145 ribu orang (11%) kemudian Timor Leste dan Australia masing-masing mencapai 132,9 ribu orang (10,08%) dan 115,6 ribu orang (8,77%). Padahal sepanjang tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan dari Tiongkok masih di bawah Singapura (1.519 juta orang), Malaysia (1.276 juta orang) serta Australia (1098 juta orang) dan menempati urutan keempat dengan jumlah 959 ribu orang.

Dari berbagai destinasi wisata di Indonesia, Bali tetap menjadi favorit tujuan wisatawan mancanegara. Dari sisi sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor pariwisata menyumbang 5% dari PDB nasional.
Pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional apalagi sektor ini telah ditetapkan sebagai leading sektor.

Aktifitas pariwisata juga memiliki peran penting dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru serta berpotensi mereduksi angka pengangguran. Jika melihat data yang ada, sektor pariwisata telah menampung sebanyak 12 juta lapangan pekerjaan sepanjang tahun 2017 dengan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 30 % dalam 5 tahun terakhir. Hal ini membuktikan sektor pariwisata telah menjadi sektor yang mampu menggerakkan jumlah angkatan kerja. Destinasi-destinasi wisata yang berada di suatu wilayah mampu menggairahkan gerak roda perekonomian serta melibatkan banyak orang secara berantai di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Pariwisata dan UMKM: Sebuah Missing Link

Sektor-sektor yang memiliki peranan strategis dalam menunjang keberadaan sektor pariwisata adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selama ini UMKM selalu setia menemani keberadaan destinasi-destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai cenderamata, jajanan, makanan, minuman yang berada di tempat-tempat wisata hampir semuanya disuplai oleh UMKM. Bahkan jika kita melihat cenderamata di berbagai tempat wisata sepanjang Pulau Jawa ,Bali dan bahkan Lombok seperti memiliki kemiripan yang seolah semuanya dipasok dari tempat yang sama.

Destinasi wisata di Pulau Jawa, misalnya, batik pasti hampir menjadi komoditas cenderamata yang selalu ada dan batik yang dijual hampir sama semua. Sebagian besar batik berasal dari Jawa Tengah maupun Jogja. Hal tersebut secara sederhana dapat dilihat bahwa tidak semua destinasi wisata mengintegrasikan dirinya dengan UMKM lokal di mana destinasi tersebut berada.
Cenderamata-cenderamata di beberapa destinasi wisata bisa jadi hanya mengandalkan pasokan dari daerah lain yang memang spesialis membuat cenderamata, belum ada keterlibatan yang optimal dari pelaku UMKM setempat untuk memasok kebutuhan pernak-pernik wisata tersebut. Di beberapa destinasi wisata, utamanya yang belum popular, bahkan tidak memiliki tempat-tempat penjualan cenderamata maupun kuliner yang memadai dan bercirikhaskan tempat wisata tersebut. Padahal itu adalah potensi bagi warga lokal untuk bisa menggerakan roda perekonomiannya. Pemerintah maupun masyarakat setempat bisa menginisiasi sebuah aktivitas ekonomi berbasis wisata yang mereka miliki.

Kita bisa membayangkan jika sebuah destinasi wisata memerlukan sebuah cenderamata maka hal ini berpotensi untuk menggerakkan ekonomi rumah tangga di sekitar destinasi wisata. Bagaimana tidak, setiap wisatawan tentu yang mereka cari tidak hanya tempat wisatanya saja akan tetapi juga cenderamata.

Pemerintah setempat bersama karang taruna bisa melakukan pembinaan keahlian dalam membuat cenderamata dan kemudian membuat kelompok-kelompok usaha di kalangan rumah tangga. Dari sisi cenderamata saja banyak produk yang bisa dibuat oleh para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, mulai dari kaos, topi, gantungan kunci, tas hingga miniatur tempat wisata.

Data yang rilis oleh Kementerian Pariwisata tahun 2016 menunjukkan bahwa untuk urusan cenderamata, wisatawan mancanegara merogoh koceknya hingga 11.524,39 miliar rupiah.
Menurut produk barang dan jasa, cenderamata menempati urutan keempat dalam struktur pengeluaran wisatawan mancanegara. Sehingga jika sektor pariwisata ini terintegrasi dengan sektor UMKM akan memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar, lapangan pekerjaan maupun pendapatan warga sekitar berpotensi meningkat serta tingkat pengangguran juga dapat tereduksi secara signifikan.

Pariwisata dan Desa yang Terkoneksi
Gairah perkembangan pariwisata pada kenyataannya ikut menjalar ke berbagai pelosok desa di Indonesia, apalagi saat ini desa memiliki gelontoran dana desa yang sangat besar. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan 144 kawasan perdesaan sebagai kawasan pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor favorit yang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk menggerakkan perekonomian desa mereka. Keinginan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan membangun sektor wisata desa secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik. Semua stakeholder desa harus terlibat dalam membangun wisata yang berbasis di desa. Pihak desa bisa mengundang para pelaku wisata untuk terlibat dalam merencanakan sebuah konsep wisata yang mendasarkan pada potensi desa. Memiliki keunikan cara pandang wisatawan saat ini maka pada dasarnya semua desa bisa mempunyai destinasi wisata yang marketable hanya tinggal bagaimana pengelola wisata tersebut mampu mendesain komunikasi pemasaran yang menarik. Kemajuan informasi dan teknologi saat ini pun desa mampu menjangkau pemasarannya hingga ke sudut-sudut dunia. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian dari unit bisnis desa bisa diserahi untuk mengelolanya secara profesional.

Kesadaran masyarakat dunia akan isu-isu iklim, pemanasan global hingga go green telah membawa mereka pada keinginan berwisata yang berbasis perdesaan dan kembali ke alam. Isu-isu ini tentu berpotensi menjadikan desa-desa dipenuhi turis-turis asing yang ingin tinggal di rumah-rumah adat di desa untuk menikmati hidangan menu rumahan. Pasar-pasar desa akan juga diserbu para bule yang ingin menikmati keriuhan orang desa tawar-menawar harga, yang tidak akan mereka jumpai di mall-mall. Sawah-sawah akan dipenuhi wisatawan-wisatawan berdasi yang ingin merasakan nikmatnya mananam dan memanen padi dengan kaki telanjang serta merasakan dinginnya lumpur sawah. Para wisatawan tersebut bisa menjadi Anna perempuan asal Boston dalam film Leap Year yang ingin merasakan festival Leap Year di Dublin namun secara tidak sengaja terlebih dahulu menyusuri desa-desa di Irlandia serta menikmati tradisi-tradisi di desa-desa tersebut.

Desa memiliki potensi besar untuk menggenjot kunjungan wisatawan, baik domestik maupun asing. Guna mewujudkan desa yang berbasis wisata serta menggerakkan potensi masyarakatnya tentu bukan hal mudah. Keberhasilan Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi dan terlebih Pulau Madura untuk mendatangkan wisatawan ke pelosok-pelosok wilayah mereka bukanlah kerja instan semata. Benturan-benturan dengan masyarakat lokal dan terkadang dengan adat setempat menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan pembangunan pariwisata desa yang terintegrasi. Pembinaan terhadap masyarakat untuk sadar wisata memerlukan ketekunan dan ketelatenan. Gegar budaya selalu terjadi dalam setiap aktifitas wisata, apalagi jika melibatkan melibatkan wisatawan asing. Perbedaan budaya yang cenderung ekstrim akan berpotensi menimbulkan benturan budaya. Menyeimbangkan antara kearifan lokal dengan budaya-budaya luar yang “menyerbu” tentu memerlukan kebijakan yang arif dari para pemangku kepentingan di desa.

Harus dibangun sebuah rule of the game agar masing-masing bisa “berdamai” dalam perbedaan. Di sisi lain yang tidak kalah penting tentu saja adalah pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Akses transportasi dan informasi menjadi kebutuhan yang krusial agar wisatawan dapat menjangkau titik destinasi dengan nyaman. Membangun city brand menjadi strategi lain yang tidak kalah penting karena dari situlah keunikan wilayah wisata tersebut akan dikenal.

Akhirnya semua hal tersebut harus dikemas dalam sebuah profil wisata yang menarik dan kemudian dipasarkan melalui berbagai saluran. Kecanggihan informasi dan teknologi tidak mengharuskan perangkat desa bepergian ke berbagai negara untuk mempromosikan tempat wisatanya. Cukup dengan jaringan internet mereka bisa bertamu dan memperkenalkan diri ke pelosok-pelosok wilayah seantero dunia di pojok ruangan kantor desa. Kepala Desa dengan mudah menyapa dan mengundang para calon tamunya dan memperkenalkan keunggulan-keunggulan wisata di desanya melalui laptop di meja kerjanya. Desa pun bisa memasarkan produk-produk unggulan yang diproduksi oleh umkm-umkm lokal di media internet milik desa. Strategi-strategi tersebut sangat memungkinkan mengingat saat ini hampir semua desa telah terkoneksi dengan jaringan internet serta telah memiliki website desa.

Menurut data Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari jumlah desa sebanyak 74.950 desa di Indonesia sudah 60 % telah terkoneksi dengan internet. Tentu ini menjadi potensi tersendiri bagi desa-desa untuk mengonekkan dirinya dengan dunia luar dan menjadi desa global.

(Tidak ada manfaatnya mengeluhkan atau berharap perekonomian global akan hilang.
Orang akan dipaksa belajar hidup dengannya. Kenichi Ohmae).

*Penulis:
Yusuf Risanto
Penulis adalah Anggota Pusat Kajian Ekonomi dan Sosial PPIT,
Mahasiswa Ph.D di School of Management Huazhong University and Technology,
Staf Pengajar Prodi Kewirausahaan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here