Apa Motif di Balik Latihan Samudera Sakti TNI AL INDONESIA–AL INDIA

0
142
views

Apakabarkampus.com – OPINI MAHASISWA – Latihan angkatan laut bilateral pertama ”Samudra Shakti” antara AL India dan TNI AL diresmikan pada Selasa (13/11/2018) (kompas.com).

Latihan ini berlangsung di Laut Jawa hingga 18 November kemarin. India kini terus meningkatkan hubungan militer dengan Indonesia dengan perhatian khusus terhadap China.

India dan Indonesia telah memutuskan untuk mengadakan latihan tempur udara bersama untuk pertama kalinya serta mempererat kerjasama keamanan maritim. Demikian seperti dilaporkan oleh The Times of India Online.

Hubungan antara India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala, selama hampir dua ribu tahun lamanya.

Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia – Soekarno menyerukan kepada rakyat Indonesia dan India untuk meningkatkan hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara selama lebih dari 1000 tahun. Ini terjadi sebelum perjanjian diputus oleh kekuasaan kolonial Eropa.

Pada musim semi tahun 1966, para menteri luar negeri dari kedua negara mulai berbicara lagi dari era hubungan persahabatan. India memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di New Delhi.

India menganggap Indonesia sebagai anggota paling penting ASEAN. Kedua negara telah sepakat untuk membentuk kemitraan strategis. (Wikipedia.com)

Namun beberapa tahun terakhir, India semakin memperkuat hubungan kemiliterannya dengan berbagai negara di Asia Tenggara, dan juga termasuk berpartisipasi dalam Simposium Angkatan Laut Samudra Hindia (IONS), Indonesia pun telah terdaftar di dalamnya.

Namun Indonesia akhirnya dilirik sebagai negara prioritas dalam upaya lebih luas untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara.

IONS merupakan inisiatif sukarela dihadiri oleh Kepala Angkatan Laut atau perwakilan mereka yang terdiri dari negara-negara dalam wilayah Samudera Hindia.

Simposium ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama maritim antar Angkatan Laut dari negara di wilayah Samudera Hindia, dengan menyediakan sebuah forum terbuka dan inklusif, untuk mendiskusikan isu-isu mengenai maritim regional yang berhubungan.

IONS berupaya untuk menghasilkan arus informasi antara para pejabat Angkatan Laut, untuk memberikan pemahaman yang umum dan sejajar, tentang isu-isu keamanan maritim.

Simposium tersebut dirancang untuk mengembangkan strategi kerjasama, dan meningkatkan keamanan maritim melalui pencapaian kesepakatan maritim, pada tingkat multinasional. (ikahan.com)

Indonesia dalam kancah negara-negara Asia Tenggara memang memiliki posisi strategis dalam hubungan bernegara. Terlebih lagi, dengan rezim saat ini yang semakin membuka peluang besar bagi negara-negara luar, untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Hal ini telah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Jokowi Dodo dalam pidatonya di pertemua KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 di Hangzhou, Tiongkok pada 5/9/2016.

Sudah bukan rahasia lagi, tentang segala yang dimiliki Indonesia yang sesuai julukannya “zamrud khatulistiwa”, “gemah ripah loh jinawi”, dengan sumber kekayaan alam yang melimpah, membuat Indonesia terlihat begitu “hijau” dibandingkan negara lain, tentu semakin membuat para investor negara luar bergairah dan berlomba-lomba dalam menanamkan asetnya di Indonesia.

Maka tidaklah heran, jika Indonesia akhirnya pun dilirik oleh India sebagai negara yang perlu diprioritaskan dalam hubungan internasionalnya. Tentu saja hubungan kemiliteran di bidang AL India-Indonesia ini tidak berakhir sampai di sini, melainkan ini adalah salah satu tahap untuk menuju tahap-tahap yang lainnya dalam hal kerjasama India–Indonesia.

Hal tersebut telah disampaikan oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi pada kunjungannya pada bulan Mei kemarin di Indonesia, bahwa baik dia maupun Presiden Jokowi, sepakat untuk mengembangkan hubungan-hubungan dalam kemitraan strategis.

Hal ini bersambut gayung dengan pernyataan tim-ses Jokowi–Ma’ruf, Rosan Roeslani yang mengatakan bahwa “Indonesia masih belum mempunyai tenaga kerja yang siap pakai” di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Juga dengan kebijakan paket ekonomi ke–16 yang awalnya membiarkan 54 sektor usaha yang boleh dimiliki asing 100%, yang kemudian dikurangi menjadi 24 sektor.

Indonesia akhirnya semakin menuju neoliberalisme secara komprehensif. Suatu sistem ekonomi yang meniscayakan bagi negara untuk berlepas diri dari perannya dalam mengayomi dan mengurusi rakyatnya.

Berbagai sektor, secara bertahap diberkan kepada pihak asing, aseng dan asong untuk dikelola dengan alasan bahwa Indonesia masih belum mampu untuk mengelolanya. Yang tentunya akan semakin mempengaruhi segala kebijakan yang akan dikeluarkan di Indonesia, dan lebih buruknya lagi, semakin membuat rakyat Indonesia tak dapat berkutik lagi.

Dalam sistem ekonomi Islam justru sebaliknya. Adalah kewajiban bagi negara untuk melayani hak–hak rakyatnya yang sudah diatur di dalam pembagian kepemilikan; yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Negara adalah fasilitator untuk kemaslahatan rakyatnya, maka haram bagi negar untuk berlepas diri dalam mengayomi rakyatnya. Rakyat dalam negeri adalah prioritas. Sekalipun belum dianggap mampu, maka negara harus bisa memfasilitasi rakyat agar memiliki kemampuan itu, bukan malah diberikan kepada pihak luar yang terus–menerus diperpanjang kontraknya.
Wallahu a’lamu bi shawab.(*)

Penulis : Ibrahim (Mahasiswa Teknik Pertambangan FTI-UMI)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here