Birokrasi Satu Warna

0
41
views

Oleh:
Serli Randabunga*

Apakabarkampus.com — Pemilu merupakan ajang pembuktian demokrasi. Proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. Momen demokrasi tersebut memberikan kebebasan terhadap semua warga atau masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan untuk berpartisipasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pesta akbar demokrasi sudah di ambang pintu. Seluruh energi seolah tercurah pada persiapan pemilu presiden dan legislatif. Netralitas ASN kian menjadi sorotan, pasalnya jumlah ASN di Indonesia yang mencapai kisaran 4,3 juta orang merupakan salah satu faktor kekuatan dalam pelaksanaan pemilu. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai serta jaringan yang tersebar di seluruh pelosok desa patut diperhitungkan untuk memanfaatkan sumber daya ASN dalam menyukseskan pemilu.

Sejarah birokrasi di Indonesia menunjukkan ASN selalu merupakan objek politik dari kekuatan partai politik dan aktor politik. Jumlahnya yang signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan anggaran keuangan negara selalu menjadi incaran tiap parpol untuk menguasai dan memanfaatkan ASN dalam aktivitas politiknya.

Bagi partai politik, keterlibatan ASN akan sangat membantu dan mempermudah pelaksanaan kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan fasilitas negara seperti mobil, gedung, dll yang secara diskriminatif menguntungkan salah satu partai politik. Selain menguntungkan dari sisi politik, juga menguntungkan ASN itu sendiri. Keberpihakan ASN dalam pemilu kepada partai politik atau caleg selain karena hubungan keluarga juga dibutuhkan untuk promosi dan karier jabatan. Hal inilah yang dapat menyebabkan blunder dalam pelaksanaan pemilu.

Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, ASN erat kaitannya dengan aturan, tugas pokok untuk menjalankan seluruh program pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. ASN yang merupakan abdi negara mempunyai aturan yang mengikat untuk tidak menunjukkan dukungan dan referensi politiknya pada masa pemilu, meski memiliki hak politik untuk memilih.

Posisi ASN dalam konteks pemilu jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f dan ayat (3) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilu. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur secara rinci tentang sejauhmana ASN harus menjaga netralitasnya. Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang netralitas ASN adalah adanya regulasi agar semua penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN mendasarkan pada asas netralitas.

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” dalam undang-undang tersebut adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Adanya regulasi penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dengan mendasarkan pada asas netralitas adalah dalam upaya untuk menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta agar pegawai ASN dapat memusatkan perhatian pada tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat serta menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Netralitas ASN sangat penting karena semakin banyaknya pejabat negara mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, yang berasal dari partai politik. Kondisi ini akan membawa implikasi serius terhadap netralitas birokrat. ASN dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya sehingga ASN tidak mudah terbawa arus pusaran politik oleh kepentingan politik atasannya.

Ketidaknetralan ASN akan menyebabkan peran dan fungsi ASN sebagai alat pemersatu dan pelayan masyarakat tidak berjalan, terjadi diskriminasi atau pengotak-kotakan dan konflik kepentingan. Larangan untuk memberikan dukungan kepada calon presiden /wakil presiden, DPD, DPR, DPRD, dan kepala daerah/wakil kepala daerah secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 4 angka 12, 13, 14, dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin ringan sampai dengan berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan hendaknya tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN dapat diwujudkan dengan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu. Netral memiliki arti dan makna tidak berpihak, tidak berwarna, dan bebas atau tidak terikat, namun menggunakan hak memilih sesuai hati nuraninya dalam pemilu. Birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat, satu warna tegak lurus pada NKRI.

Mari kita junjung netralitas demi terlaksanaya pesta demokrasi yang jujur, aman dan damai.

*Penulis : Serli Randabunga
(ASN Kanwil Kemenkumham Sulsel)

Editor: Puguh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here