Sistem Zonasi Sekolah, Solusi atau Pemicu Kegaduhan?

0
457
views

Apakabarkaampus.com – OPINI PENDIDIKAN – “Hapus sistem zonasi. Sistem zonasi tidak adil!” Tegas salah seorang wali murid dalam aksi menolak sistem zonasi di Surabaya beberapa hari lalu.

Alih-alih Zonasi untuk pemerataan pendidikan, justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com., Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) itu meminta pemerintah menghentikan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan mendesak Mendikbud Muhajir Effendy segera dicopot. (Kompas.com 19/6/2019).

Kegaduhan masalah sistem zonasi tidak hanya terjadi di Surabaya, akan tetapi gelombang protes orang tua murid yang merasa dirugikan datang dari berbagai daerah. Sejumlah orang tua siswa menolak keras aturan zonasi karena dinilai tidak adil bagi anak-anak yang berprestasi.

Bagaimana tidak, sebab sistem ini memprioritaskan anak yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah dengan radius tertentu yang akan diterima oleh sekolah.

Zonasi Untuk Pemerataan, Benarkah?

Sistem zonasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51/2018 ini kelihatannya cukup baik, yakni menghilangkan kastanisasi pendidikan demi terciptanya pemerataan dan terwujudnya keadilan dalam dunia pendidikan.

Bila zonasi ini berjalan baik dan tepat, maka tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan non favorit. Lalu setiap anak berhak untuk bersekolah di sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Siswa yang berprestasi tidak akan terkonsentrasi di sekolah favorit saja, begitupun sebaliknya.

Sistem zonasi memberikan akses lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial-ekonominya.

Niat baik pemerintah ini patut kita apresiasi. Hanya saja, niat baik ini sepertinya tidak benar-benar dipersiapkan dengan baik, sehingga zonasi ini bukannya menjadi solusi akan tetapi malah menimbulkan keresahan dan kegaduhan luar biasa di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan akibat aturan ini, ada sebagian sekolah yang muridnya membludak dan sebagian yang lainnya sepi segelintir. Hingga muncullah sebuah satire yang cukup mengocok perut, “Tak perlu belajar yang rajin untuk masuk sekolah impian, yang penting dekat dengan rumah pasti akan diterima.” Duh, miris!

Persoalan nyata yang muncul dari sistem zonasi ini adalah tidak meratanya jumlah sekolah di negeri ini. Tidak semua rumah berdekatan dengan sekolah. Lalu bagaimana nasib murid yang rumahnya tidak berdekatan dengan sekolah atau tidak memenuhi syarat zonasi yang ditentukan sebagai standar penerimaan siswa?

Faktanya, dari segi jumlah masih banyak daerah yang kekurangan sekolah. Di Sidoarjo misalnya, total sekolah di sana hanya ada 44 SMP Negeri dan 12 SMA Negeri. Padahal daerah ini memiliki 18 kecamatan dengan 322 desa. Tentu saja akan banyak wilayah yang berjauhan dengan sekolah.

Persoalan berikutnya adalah kualitas pendidikan yang tidak merata. Dari sinilah muncul kategori sekolah favorit dan non favorit. Di sekolah yang berpredikat favorit, memiliki dewan guru yang lebih berkualitas dan professional, serta sarana prasarana yang lebih lengkap. Sebaliknya, sekolah non favorit berada pada kondisi standar bahkan di bawahnya, baik dari kualitas pengajar maupun masalah fasiltas atau sarana dan prasarananya.

Pertanyaannya, bisakah sistem zonasi ini menyelesaikan dua permasalahan krusial di atas?

Jika permasalahannya adalah tidak meratanya pelayanan pendidikan, maka solusi yang wajib dikaji oleh pemerintah adalah pemerataan pelayanan pendidikan. Yang mana di dalamnya mencankup jumlah sekolah dan kualitas sekolah. Di mulai dari pembangunan sekolah sesuai kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk.

Selanjutnya, penyediaan sekolah dalam jumlah ideal. Sehingga terwujudlah pemerataan jumlah sekolahnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan semua sekolah memenuhi standar. Mulai dari upgdrade kemampuan guru untuk meningkatkan kapabilitasnya secara rutin dan berkelanjutan.

Pelatihan yang bersifat menyeluruh, tanpa dikotomi guru negeri dan swasta, antara Aparat Sipil Negara dan guru tidak tetap, juga antara guru yang disertifikasi atau non sertifikasi. Keseluruhannya harus di-upgrade agar memiliki kapabilitas mengajar di sekolah mana saja. Serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Boleh saja bagi pemerintah untuk menggandeng swasta dalam pelayanan pendidikan ini, misal peningkatan jumlah sekolah. Hanya saja tidak boleh dijadikan sebagai komoditas bisnis dan meraup keuntungan. Sebab sekolah merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diposisikan sebagai layanan publik wajib ada, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau.

Dalam kasus ini, negara harus tetap menjadi penanggung jawab utama pelayanan pendidikan. Swasta boleh saja campur tangan akan tetapi tetap berada di bawah pengaturan Negara.

Setelah pemerataan pelayanan pendidikan terpenuhi, maka tidak ada lagi masalah dengan pemberlakuan sistem zonasi. Sebab setiap murid akan mendapatkan pelayanan yang sama di manapun ia sekolah. Daripada ngotot zonasi, padahal layanan pendidikannya belum merata dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya para orang tua murid.

Maka, sebaiknya pemerintah fokus dulu pada peningkatan kualitas pelayanan agar generasi bisa mengenyam pendidikan bermutu dengan biaya terjangkau.

Mari Berkaca Pada Sistem Pendidikan Islam.

Tidak ada yang dapat mengingkari potret kemajuan dunia pendidikan pada masa kepemimpinan Islam (Baca; Khilafah). Seorang cendekiawan barat bahkan bertutur, “Selama lima ratus tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinngi.” (Jacques C. Reister).

Islam adalah agama yang khas. Ia memiliki perangkat aturan yang sempurna dalam mengurusi seluruh aspek hidup manusia, termasuk dalam hal pendidikan. Mengapa demikian? Sebab basis pendidikan dalam Negara khilafah adalah aqidah Islam. Dengan kurikulum berkualitas tinggi, karena bersumber dari wahyu Ilahi.

Maka tidak heran jika Negara Khilafah bisa mencetak para ilmuwan yang keilmuannya masih terus digunakan hingga saat ini. Misalnya dalam dunia medis; perkembangannya saat ini tidak bisa dilepaskan dari hasil eksplorasi penemuan Ibnu Sina. Al-Khawarizmi, bapak Matematika yang menemukan sistem penomoran dari 0-10, konsep aljabar dan logaritma. Jabir Ibn-Hayyan, seorang ahli kimia. Dialah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang dapat melarutkan emas. Juga penemu asam sulfat, klorida dan nitrat. Dan masih banyak lagi ilmuan muslim lainnya yang memberikansumbangsi besar terhadap kemajuan zaman.

Dari mana negara memiliki dana untuk memberikan pelayanan super extra dalam dunia pendidikan?

Inilah mekanisme pendanaan yang tidak akan bisa kita temui dalam sistem kapitalis hari ini. Dana pendidikan dalam negara Islam akan diambil dari hasil pengelolaan sumber daya alam, misalnya; hasil tambang, hutan, laut dan sebagainya.

Kekayaan alam itu merupakan kepemilikan umum, milik seluruh rakyat. Negara memberikan hak kepemilikan bisa dalam bentuk pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh rakyat.

Tidak seperti sistem kapitalis hari ini yang menjadikan pengelolaan kekayaan alam berada di tangan para pemilik modal dan keuntungannya mengalir ke kantong segelintir orang saja.

Berkat pelayanan pendidikan terbaik dan berkualitas yang diberikan oleh negara, maka pendidikan bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Tidak ada lagi gosip-gosip terkait anak-anak putus sekolah karena tidak memiliki biaya.

Mari kita renungi sejenak pernyataan jujur Will Durant dalam bukunya The Story Of Civilization yang cukup jelas menggambarkan betapa totalitasnya Negara Khilafah memberikan pelayanan kepada warga negaranya.

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, filsafat dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant).

Masalah sistem zonasi atau tidak, itu hanyalah permasalahan uslub belaka, bukan masalah mendasar dari sistem pendidikan. Jadi tidak perlu terjebak dalam masalahan itu. Mari menyelesaikan masalah pendidikan kita secara tuntas dan cemerlang dengan sistem Islam yakni Khilafah yang keberhasilannya telah teruji. Wallahu’alam.

Penulis : Uswah (Aktivis Dakwah)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here