Menjadi Anggota G20, Indonesia Untung Atau Buntung?

0
104
views

Apakabarkampus.com – OPINI – KTT G-20 di Osaka, Jepang menjadi pertemuan tingkat tinggi ekonomi terbesar dunia yang berlangsung selama dua hari. Tepatnya pada tanggal 28-29 Juni 2019 di International Exhibition Center.

KTT G20 adalah forum internasional untuk pemerintah dan gubernur bank sentral dari 19 negara anggota. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang turut serta dalam “arisan” internasional ini.

Bermula pada tahun 1998, krisis keuangan yang terjadi di kawasan Asia berdampak pada stabilitas makro ekonomi dunia. Kala itu, organisasi tujuh negara ekonomi maju atau dikenal sebagai G7 dinilai gagal mencari solusi untuk meredam krisis ekonomi global. Akhirnya kekecewaan komunitas internasional terhadap G7 berlanjut pada aksi perundingan internasional yang melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik guna mencari solusi permasalahan ekonomi global pada saat itu.

Perundingan itulah kemudian yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Group Of Twenty (G-20) pada tahun 1999.

G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Termasuk dalam anggota G20 antara lain; Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Australia, Italia, Prancis, Rusia, Indonesia dan Uni Eropa.

Setelah terbentuk, G20 rutin mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiap tahunnya, dimualai dari KTT G20 perdana tahun 2009 di Pittsburg, AS. Kemudian di Osaka, Jepang pada tahun 2019 ini.

Sebagai forum ekonomi utama dunia, G20 memiliki posisi strategis, lantaran secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia. (CNN Indonesia/28/06/2019).

Sebagai kesimpulan, KTT G20 berakhir dengan seruan meminta dukungan terhadap iklim perdagangan yang bebas, adil dan tidak diskriminatif.

“Kami berupaya untuk menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang bebas, adil, tidak diskriminatif, transparan, dapat diprediksi, dan stabil, serta untuk terus membuka pasar kami.” Demikian isi komunike bersama tersebut dilansir dari Reuters,Sabtu (29/6).

Benarkah Indonesia Bergabung Karena Ekonomi Kuat?

Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di antara negara G20 pada kuartal I 2019, yakni sebesar 5,07 persen. Indonesia hanya kalah dari China sebesar 6,4 persen dan India sebesar 5,8 persen.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia memang patut berbangga diri. Namun lain halnya dengan posisi Indonesia dari segi Produk Domestik Bruto (PDB). PDB Indonesia hanya menempati posisi ke 16 di antara negara G20 berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebagai informasi, PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam kurun waktu satu tahun yang berasal dari seluruh warga dan perusahaan yang berdomisili di negara tersebut, termasuk perusahaan dan warga asing.

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan angka PDB merepresentasikan kekuatan ekonomi suatu negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menggambarkan potensi ekonominya.

Dia menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5 persen merupakan hal wajar. Sebab Indonesia adalah negara berkembang yang masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia seharusnya bisa naik peringkat.

Sayangnya negeri khatulistiwa ini masih kalah dengan beberapa negara berkembang lain. Misalnya Brasil yang menempati posisi ke-10 dengan PDB dua kali lipat dari PDB Indonesia. (CNN Indonesia/28/06/2019).

Bahkan, jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, PDB per kapita Indonesia masih tertinggal dari Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand.

Malaysia, Singapura, dan Thailand tidak masuk dalam G20 karena meskipun PDB perkapita tinggi tapi penduduknya kecil, secara total tidak masuk ukuran ekonomi negara G20. Jadi, sebenarnya Indonesia murni karena jumlah penduduk dan potensi ekonomi dilihat dari melimpahnya SDA. “kan sasaran empuk tuh bagi pasar bebas!”

Indonesia Untung atau Buntung?

Dengan SDA yang melimpah dan SDM yang besar, Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan pasar. Pengelolaan sumber daya alam tersebut akan menjadi ladang investasi bahkan privatisasi bagi negara-negara besar. Begitu pula SDM, bonus demografi yang akan dialami Indonesia akan menghasilkan usia produktif yang diperkirakan 200 juta pada tahun 2045, SDM tersebut akan menjamin tenaga kerja untuk industrialisasi. Jadi potensi ini amat cocok (match) dengan kebutuhan negara produsen. Inilah alasan yang sesungguhnya, dan bukan karena ekonominya kuat. Jadi jangan GR dululah yah.

Sejatinya, G20 adalah forum bancakan negara ekonomi besar dalam memenangkan persaingan pasar bebas. Keberadaan Indonesia sangat strategis menguntungkan negara-negara besar yang bertindak sebagai negara produsen.
Negara produsen raksasa sebagai kekuatan yang tidak seimbang akan bebas menghajar negara konsumen seperti Indonesia dalam ring tinju perdagangan global. Walhasil, keberadaan Indonesia dalam pasar bebas G20 ini ibarat menyodorkan jiwa raga negeri ini untuk dipegang oleh negara lain.

Semua mekanisme yang mengikat dalam Forum Ekonomi Internasional sejatinya adalah proyek penjajahan ekonomi kapitalis. Investasi dan pasar bebas adalah termasuk dalam proyek penjajahan tersebut. Sebab penjajahan adalah cara kapitalisme hidup dan menguasai dunia.

Ekonomi Berdaulat Dengan Khilafah

Sesungguhnya tidak ada cara lain untuk berlepas diri dari penjajahan ekonomi negara besar dan membangun ekonomi yang berdaulat, kecuali dengan memunculkan kekuatan seimbang yang apple to apple berhadapan dengan raksasa ekonomi dunia, yakni Khilafah Islamiyah.

Khilafah inilah lawan yang sebanding dengan kapitalisme. Sebab Khilafah dapat menutup rapat arus kekayaan yang saat ini hanya berkumpul pada segelintir pemilik modal saja. Memutus jalan penguasaan sumber daya negaranya oleh negara-negara lain. Ia mampu berdiri kokoh di atas kekuatannya. Mampu berdaulat dan mandiri dalam segala aspek, termasuk dalam aspek ekonomi.

Kemandirian ekonomi tidak berarti menafikan kerjasama ekonomi dengan negara lain dalam perekonomian global. Namun kerjasama itu haruslah bersifat setara dan saling menguntungkan, bukan bersifat hegemonik yang eksploitatif, yang menempatkan satu negara dapat mendominasi atau mengendalikan perekonomian negara lainnya seperti yang dilakukan oleh kapitalisme.

Kemandirian ekonomi negara Khilafah mampu diwujudkan karena Islam mengatur kepemilikan dengan jelas yaitu; harta milik individu, harta milik umum dan harta milik negara.

SDA yang masuk dalam harta kepemilikan umum dan kepemilikan negara dipakai sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan haram diprivatisasi. Konsep kepemilikan yang khas ini tidak membuka ruang sedikitpun untuk memperkaya segelintir orang.

Khilafah juga akan menutup rapat-tapat arus investasi asing yang bertentangan dengan syariat. Misalnya investasi sektor milik umum, seperti pertambangan. Dan mengambil sejumlah langkah strategis lainnya seperti tidak mengambil hutang luar negeri, menghentikan keanggotaan dalam PBB, termasuk lembaga-lembaga internasioanal di bawahnya seperti IMF dan Bank Dunia (WB). Semua itu akan menutup pintu hegemoni oleh negara lain. Dan negara akan berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Sistem ekonomi Islam inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia dan memegang kunci ekonomi regional bahkan dunia. Dengan khilafah sebagai institusinya kita bisa menjadi leader bukan follower, menjadi creator bukan user. Wallahu’alam.

Penulis : Uswah (Aktivis Dakwah)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here