Jebakan Utang Di Balik Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan

0
152
views

Apakabarkampus.com – OPINI – Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan program peningkatan kualitas madrasah melalui skema pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia.

Bank Dunia kemudian sepakat untuk memberikan pinjaman senilai Rp 3,7 triliun. Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, mengatakan anggaran yang besar tersebut akan memberi dampak manfaat yang besar. (Selasa 25 Jun 2019) Republika.co.id

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz menanggapi soal penggunaan dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) untuk peningkatan mutu madrasah. Dia mengaku secara umum tidak mempermasalahkan ihwal peminjaman dana dari Bank Dunia itu. Namun, lanjut Maksum, yang menjadi fokus adalah, sejauh mana efektivitas penggunaan dana tersebut.

“Pengalaman selama ini untuk urusan kualitas sosial seperti ini tidak jelas hasilnya. Banyak manipulasi dan tidak efektif. Ini menjadi tantangan,” kata Maksum Machfoedz, Kamis (20/6).

Dia menambahkan, bila efektivitas penggunaan dana tersebut tak jelas, maka yang muncul kemudian adalah mubazir. Bahkan, pada eksesnya dapat menimbulkan peluang terjadinya korupsi. (Kamis 20 Jun 2019).

Di era kapitalisme bukanlah suatu hal yang mengejutkan apabila aspek-aspek yang harusnya dapat memenuhi hajat hidup orang banyak menjadi kepentingan sebagian individu ataupun korporasi.

Di era kapitalisme, asas manfaat menjadi dasar jalannya berbagai kerjasama tanpa memandang kawan dan lawan. Selama mendatangkan manfaat bagi sebagaian orang terutama pemilik modal, kerjasama akan tetap dilaksanakan. Sebagaimana istilah yang sering sekali terdengar sejak Mazhab Ekonomi Fisiokrat, namun kemudian sangat terkenal sejak era kapitalisme yakni, no free lunch (tak ada makan siang gratis).

Dan pada kasus ini keuntungan yang akan mereka raup salah satunya dari utang luar negeri yang mereka jadikan sebagai alat masuknya penjajahan di bidang pendidikan.

Bertolak dari asumsi ini, nampaknya kerjasama dengan pihak luar negeri hanya berdasar pada keuntungan yang bersifat bisnis saja. Benarlah jika asas manfaat tidak bisa dipakai dalam persoalan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikabarkan oleh Republika.co.id, bahwa Kemenag telah mengusulkan program peningkatan kualitas madrasah melalui skema pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia.

Seharusnya, pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dikarenakan sekolah atau pendidikan adalah kebutuhan utama rakyat. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, termasuk di dalamnya pendanaan secara mandiri, tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas yang menunjang dan kebutuhan dunia pendidikan lainnya yang dilayani oleh negara.

Rakyat memiliki hak sebagai pengguna layanan pendidikan.

Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan Indonesia saat ini berbeda dengan sistem pendidikan Islam, sebab sitemnya berasal dari Maha Pencipta dan Pengatur manusia, Dialah Allah SWT., dan implementasinya berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

Negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari Negara (Baitul Mal) yang terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu;
1), pos fa’i dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara, seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah dan dhariibah (pajak).

2), pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut dan hima (milik umum, penggunaanya yang telah dikhususkan).

Adapun pendapatan dari pos zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat.

Biaya pendidikan dari Baitul Mal secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan; pertama untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain.

Kedua untuk membiayai segala macam sarana dan prasarna pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

Selanjutnya, negara tidak boleh menggunakan pinjaman negara-negara asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk pembiayaan pendidikan, hal tersebut tidak dibolehkan oleh hukum syara’ sebab pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Seementara riba diharamkan oleh hukum syara baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara.

Selain itu, riba dari pinjaman negara asing dan lembaga keuangan internasional membuat negeri kaum muslimin tidak bebas untuk menetapkan kebijakan terkait pendidikan, bisa dikatakan tidak memiliki kedaulatan.

Hal itu disebabkan persyaratan (yang menyertai pinjaman) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum Muslim terhadap keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor.

Oleh karena itu hal ini tidak diperbolehkan secara syar’i. Selain itu, hutang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya atas negeri-negeri Islam dan menjadi penyebab orang-orang kafir penjajah menguasai negeri-negeri kaum Muslim.

Jadi, sepanjang adanya hutang ini, umat berada dalam keterpurukan. Dengan demikian Khalifah tidak boleh menggunakan hutang luar negeri, sebagai pos pendapatan untuk menutupi anggaran belanja, termasuk dalam pembiayaan pendidikan.

In syaa Allah jika sumber daya alam dan segala kekayaan negeri kaum muslimin dikelola sendiri, maka pembiayaan kebutuhan rakyat termasuk pendidikan, dapat terpenuhi, tanpa harus bergantung dengan negara asing.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. Al A’raf: 96). Wallahu ‘a’lam.

Penulis : Andi Hasdaniati (Aktivis Dakwah)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here