Berebut Tahta: Dulu Kepresidenan Kini Kementerian

0
74
views

Oleh: Musayyadah Syahrir *

Apakabarkampus.com — Setelah pesta demokrasi usai, kini Indonesia memasuki pertarungan babak baru yaitu perebutan tahta kekuasaan di kementerian. Setelah KPU resmi menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019-2024, disusul keputusan MK yang memutuskan menolak semua gugatan dari kubu oposisi yaitu Pasangan Prabowo-Sandi maka pertarungan pilpres telah dinyatakan usai dan kemenangan diberikan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kini pertarungan perebutan kekuasaan bukan lagi pada petahana dan oposisi namun pada partai pendukung presiden terpilih.

Geliat perebutan kursi menteri sangatlah nampak dari pernyataan para petinggi partai pendukung presiden terpilih mereka seolah menuntut balas budi atas segala dukungan dan upaya yang pernah mereka berikan kepada presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka saling senggol dan saling hantam argumen. Seperti yang dinyatakan oleh Sekertaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan, Eva Sundari saat merespon kabar bahwa pihak NU meminta kursi menteri. Ia menyatakan NU sudah mendapat kursi Wapres yang setara dengan beberapa kursi menteri jadi jangan double (gesuri.id).

Selain itu, seperti yang dilansir di laman sindonews.com, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin, saat diwawancarai perihal jumlah ideal kursi menteri untuk PKB, ia menyatakan akan mengusulkan banyak nama, minimal sepuluh nama.

Di kesempatan lain, seolah tak ingin kalah dengan PKB, anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi, menyatakan bahwa pihaknya (partai Nasdem) pantas untuk meminta kursi lebih banyak dari pada partai PKB sebab jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak dari pada PKB.

Tak ketinggalan juga partai yang sudah lama bertengger di dunia perpolitikan Indonesia yaitu partai Golkar, meskipun tidak menyebutkan dengan jelas jumlah kursi yang harus didapat oleh partainya, Maman Abdurrahman, Wasekjen Golkar menekankan bahwa dalam menentukan siapa yang berhak menjabat menteri harus melalui pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah perolehan kursi di parlemen dan komitmen para pendukung. Ia mencontohkan bagaimana partainya, Golkar, menjadi yang paling pertama memberi dukungan penuh atas pencalonan Jokowi jauh sebelum partai-partai lain. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Partai Golkar adalah peraih suara terbesar kedua di Pileg 2019 (kumparan.com).

Jika melihat fakta jumlah kursi yang ada pada kabinet saat ini hanyalah 34 kursi sedang jika dijumlah, untuk partai Nasdem dan PKB maka akan ada 21 kursi belum lagi Golkar meminta kursi lebih dari kedua partai tersebut sebab mereka mempunyai suara lebih banyak. Ada lagi PDIP yang menjadi partai utama tentunya akan melebihi Nasdem, Golkar, dan PKB. Ditambah lagi PPP, PSI, Hanura, PBB dan Perindo yang juga menjadi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah kesemua partai tersebut tidak akan mendapatkan kursi? Ditambah lagi dari NU yang dikabarkan telah mempersiapkan sejumlah nama kader yang bisa mengisi kursi-kursi menteri (republika.co.id).

Sangat jelas bahwa para politisi berbagai partai hanya sibuk dengan usaha untuk memperoleh kursi kekuasaan. Lalu bagaimana nasib rakyat yang tadinya memilih mereka? Adakah dari mereka yang balik memikirkan dan rela untuk beradu argumen dengan politisi lain untuk membela rakyat?.
Seolah sejalan dengan pepatah “habis manis sepah dibuang”, rakyat Indonesia yang tadinya disanjung, diurusi, dibelai dan dibuai dengan perhatian dan bantuan dari para calon presiden dan para calon wakil rakyat kini terabaikan dan tak terurus setelah para politisi berhasil merebut suara mereka dan berhasil menduduki singgasana di DPR.

Seperti inilah potret memilukan demokrasi yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Bukan hanya harus membayar mahal dengan anggaran 25 Triliun rupiah melainkan rakyat Indonesia juga harus rela memberikan tumbal ratusan nyawa dari para anggota KPPS.
Inilah wajah asli demokrasi yang tak akan pernah membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Demokrasi hanya menjadi ajang para penguasa untuk saling berebut kekuasaan dan kepentingan, sehingga nampak jelas bahwa demokrasi hanyalah pentas para penguasa dan para pemilik modal untuk bertransaksi jabatan agar memuluskan berbagai kepentingan pribadi, individu dan pemilik modal yang menyokong gerak penguasa.
Bagaimana tidak, dengan ditopang oleh ideologi kapitalis berasas sekuler, kepemimpinan dalam sistem demokrasi menjadi ajang jual beli kekuasaan. Mahalnya mahar yang harus dibayar oleh politisi agar bisa tampil di pentas demokrasi membuat mereka melibatkan para pemilik modal untuk menyokong segala keperluan para politisi. Alhasil, setelah terpilih para pemilik modal akan menuntut balas budi sehinga para pemimpin yang terpilih tidak akan lepas dari kontrol para pemilik modal. Sehingga segala kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bukan lagi untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan para pemilik modal.

Kenyataan yang sangat berbeda nampak ketika masyarakat menerapkan sistem islam yang asasnya adalah ketakwaan kepada pencipta alam semesta, Allah SWT. Dengan asas ketakwaan inilah maka para pemimpin akan melaksanakan kewajiban mereka untuk mengurusi segala keperluan umat sebab mereka yakin bahwa kelak kepemimpinan yang mereka emban akan dimintai pertanggung jawaban. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW bersabda “setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya”.

Disamping itu, dalam sistem Islam tidak dikenal mahar politik dan politik balas budi sehingga pemimpin yang kelak terpilih tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Alhasil kebijakan yang akan dikeluarkan oleh para pemimpin hanya sejalan dengan kitabullah dan As-Sunnah yang menempatkan pemimpin murni sebagai pengurus urusan umat. Jadi pemimpin yang terpilih kelak akan menjalankan hukum-hukum Allah di segala bidang untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh alam. Hal ini hanya akan terlaksana jika Islam diterapkan secara menyeluruh melalui institusi Khilafah. *)

*Penulis: Musayyadah Syahrir (Mahasiswa Pasca Sarjana UNM, Makassar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here