Prof. Armin: Tidak ada pembekuan lembaga kemahasiswaan FISIP

0
32
views

Apakabarkampus.com — Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si memberi penjelasan terkait dinamika lembaga kemahasiswaan di fakultas yang dipimpinnya. Prof. Armin membantah bahwa dirinya membekukan lembaga kemahasiswaan.

“Silahkan dibaca, tidak ada diksi pembekuan pada surat keputusan tanggal 8 Agustus yang saya tanda tangani itu. Saya katakan pada point kedua, bahwa semua lembaga kemahasiswaan FISIP Unhas tidak diakui hingga mereka menerima Ormawa. Itu bukan pembekuan, konteksnya beda,” kata Prof. Armin.

Dalam surat keputusan nomor 7549/UN4.8/KEP/2019 yang ditandatangani oleh Dekan FISIP Unhas pada tanggal 8 Agustus 2019 itu memang menyebutkan bahwa lembaga kemahasiswaan di lingkungan FISIP Unhas tidak diakui, hingga mereka menerima PR Ormawa. Alasan Prof. Armin kewenangan dekan untuk mengakui dan mengesahkan Lembaga Mahasiswa tingkat fakultas diperoleh karena ada PR Ormawa.

“Jika lembaga mahasiswa ingin diakui, harus menerima PR Ormawa. Kalau tidak menerima PR Ormawa, maka saya tidak memiliki dasar hukum untuk mengakui lembaga mahasiswa. Bagaimana mungkin saya mengakui kalian, berdasarkan sesuatu yang kalian tidak terima?” kata Armin Arsyad retoris.

“Saya diminta untuk mencabut atau membatalkan surat itu. Saya katakan, tidak perlu saya cabut, surat itu akan batal dengan sendirinya. Caranya, kalau lembaga mahasiswa menerima PR Ormawa, otomatis surat itu tidak berlaku. Karena disitu disebutkan, kami tidak mengakui lembaga mahasiswa di FISIP Unhas hingga lembaga mahasiswa menerima Ormawa,” kata Prof. Armin.

Prof. Armin selanjutnya menolak tegas jika dirinya dianggap bersikap tidak demokratis. “Saya adalah profesor dalam ilmu politik. Saya mengetahui dan memahami betul bagaimana prinsip-prinsip berdemokrasi,” kata Prof. Armin.

Armin Arsyad kemudian menjelaskan duduk perkara, yang berdampak pada keputusannya menolak mengakui lembaga kemahasiswaan di FISIP Unhas.

Penyusunan PR Ormawa telah berlangsung lama, prosesnya juga telah melibatkan semua, termasuk mahasiswa. Pada awalnya, Ketua BEM FISIP Unhas yang lama ikut dalam proses tersebut. Namun dalam perkembangannya, ketua BEM tidak mau ikut dan menarik diri dari proses. Ketika keputusan diambil untuk mengesahkan PR Ormawa, Ketua BEM merasa tidak dilibatkan. Padahal ia dilibatkan, namun tidak mau hadir. Itu berbeda konteks dengan tidak diundang, atau dilarang hadir. Buktinya, semua lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas se-Unhas diundang, dan sebagian besar hadir.

Dalam sistem demokrasi, jika suatu keputusan yang sudah diambil, maka semua pihak seharusnya menghargai keputusan itu sebagai hasil dari proses. Jika ada pihak yang tidak setuju, tidak berarti bahwa keputusan itu batal. Apalagi keputusan PR Ormawa ini melibatkan seluruh lembaga mahasiswa tingkat fakultas se-Unhas.

Menurut aliran libertarian yang menjadi rujukan para penganut demokrasi, debat itu harus terjadi pada saat proses pengambilan keputusan. “Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengajukan argumentasi dan meyakinkan publik akan pandangannya. Tapi jika publik mengambil keputusan yang berbeda dengan argumentasinya, itu berarti pandangan atau sikap orang tersebut keliru,” kata Armin.

Menurut aliran ini, kata Armin, jika keputusan diambil berdasarkan kehendak orang banyak, maka keputusan itu sudah baik. Tidak mungkin dalam sistem demokrasi kita menunggu agar semua setuju dan sepakat baru mengambil keputusan.

Memang yang ideal adalah semua setuju. Itu namanya “kemauan bersama” (common will). Namun demikian, jika hanya ada beberapa pihak saja yang tidak setuju, itu berarti pihak-pihak ini menyimpang dari “keinginan umum” (general will).

“General will adalah kompromi demokratis dari common will. Ini teori filsafat demokrasi yang diperkenalkan Jean Jacques Rousseau,” kata Armin.

Pandangan mayoritas harus menundukkan pandangan minoritas. Akan tetapi, hak-hak minoritas tidak boleh ditindas oleh mayoritas. Hak-hak minoritas itu harus dilindungi oleh negara, meskipun yang menguasai negara adalah mayoritas. Ini prinsip dasar dalam demokrasi.

“Karena itu, setelah keputusan Ormawa ditetapkan, saya mengajak mahasiswa untuk menerima keputusan tersebut. Puncaknya adalah ketika menjelang penerimaan mahasiswa baru. Saya kembali mengajak mahasiswa berdialog. Jika mereka ingin terlibat dalam P2KBM, mereka harus menerima PR Ormawa. Karena mandat untuk melaksanakan P2KMB ini juga bagian dari PR Ormawa,” kata Armin.

P2KMB adalah Penerimaan dan Pengembangan Karakter bagi Mahasiswa Baru, merupakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Pada tahun-tahun lalu, kegiatan seperti ini selalu melibatkan lembaga mahasiswa.

“Namun mahasiswa tetap tidak mau bergeming. Kita telah memberikan pemahaman, namun mereka ingin memaksakan kehendak. Itu tidak boleh. Dalam sistem demokrasi, kita harus berpedoman pada the rule of the game, atau aturan bersama,” kata Armin.

Perwakilan lembaga mahasiswa, kata Armin, ingin melaksanakan penerimaan mahasiswa baru tanpa aturan yang jelas. Itu tidak boleh, sebab kita memiliki aturan. Tidak bisa kita mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak tanpa aturan.

“Kalau mahasiswa melakukan P2KMB tanpa berpatokan pada PR Ormawa, itu berarti pelanggaran. Kalau saya membiarkan hal itu, berarti saya juga ikut melanggar. Karena aturan kita sudah jelas,” kata Armin.

Armin Arsyad kembali menegaskan bahwa dengan konstruksi seperti itu, maka langkah yang ditempuhnya adalah tidak bersedia mengakui lembaga kemahasiswaan. “Mahasiswa saya ini mau melanggar aturan, dan minta saya akui. Tentu saya tolak. Saya tidak akan membiarkan mereka melanggar aturan,” kata Armin.(humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here