Revisi UU KPK, Kepentingan Milik Siapa?

0
76
views

Apakabarkampus.com – OPINI – Di tengah polemik revisi UU KPK menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak. Isu yang cukup sensitif mengingat pemberantasan korupsi masih menjadi agenda utama di negeri ini, wajar saja jika publik merasa khawatir atas revisi UU KPK tersebut, mengingat publik masih sangat percaya dengan kinerja KPK dan menjadi senjata utama dalam memberantas korupsi.

Dengan adanya campur tangan pihak presiden beserta lakon-lakonnya mengakibatkan KPK sebagai lembaga independen yang telah berdiri sejak 16 tahun silam tidak bisa bergerak bebas mengambil keputusan untuk membasmi para koruptor karena adanya pengekangan dari UU hasil perselingkuhan antara mak lampir dengan tanduk banten dan bonekanya.

Desakan revisi UU KPK tersebut, sarat akan kepentingan golongan dan kepentingan partai politik tertentu untuk melindunginya dari penyelidikan KPK. Selain itu, DPR juga tidak ingin mengambil keputusan sepihak kalau tidak ada desakan dari pihak istana. Semua dikembalikan kepada pemilik takhta kekuasaan apakah presiden ingin menguatkan KPK ataukah justru melemahkannya.

Menurut hemat penulis, orang yang berakal sehat pun akan marah ketika tindakan presiden merevisi UU KPK yang sarat akan kepentingan kelompok partai politik tertentu, yang justru akan menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan para koruptor dan calon-calonnya.

Sedangkan faktanya bahwa ada golongan partai politik yang korupsinya mendapatkan ranking nomor satu se-nasional, dan semua orang yang mempunyai akal sehat telah mengetahuinya.

Adapun salah satu poin yang disetujui oleh presiden adalah, KPK hanya boleh melakukan penyelidikan dan penyadapan atas izin dewan pengawas.

Tidaklah adil ketika dewan pengawas yang notabenenya orang-orang yang dipilih dan diangkat langsung oleh presiden yang katanya mengawasi KPK ketika melakukan pekerjaannya.

Kini mulai terlihat kekuasaan KPK yang independen telah ternodai atas revisi busuk tersebut. Menarik kita tunggu dan amati, apakah para koruptor itu aksinya akan berjalan mulus karena mendapatkan perlindungan dari lakon-lakon dewan pengawas tersebut, ataukah koruptor bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya dengan prosedur versi revisi presiden.

Begitupun poin status ASN sebagai pegawai KPK, bahwasanya penyidik KPK harus berasal dari kepolisian, kejaksaan dan ASN. Artinya tidak akan ada lagi penyelidik indepen KPK. Pegawai KPK tersebut akan berada di bawah kendali pemerintah sehingga bertentangan dengan pasal 3 UU KPK, di mana seharusnya KPK adalah lembaga negara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Fenomena kasus korupsi yang saat ini marak di Indonesia adalah buah dari penerapan ideologi kapitalisme-demokrasi. Ideologi ini merusak tatanan kehidupan umat manusia. Untuk itu, agar korupsi bisa diberantas, maka solusi yang fundamental adalah dengan penghapusan ideologi kapitalisme-demokrasi dan menggantinya dengan ideologi Islam.

Ideologi Islam memancarkan aturan yang menyeluruh yang akan mengeliminasi setiap tindak kejahatan, termasuk korupsi. Selain itu juga, problematika panjang yang tidak pernah menemukan titik terang di tubuh pemerintahan karena diterapkannya aturan-aturan sekular buatan manusia.

Sungguh ironi ketika di gedung-gedung parlemen mengadakan diskusi atau rapat-rapat anggota dewan mengatur urusan umat yang sangat panjang dengan isi kepala dan gagasan yang berbeda-beda, maka sangat logis terjadi pro dan kontra yang berkepanjangan atas kebijakan yang ingin dibuat. Tak heran jika ada anggota dewan yang walk out, lempar kursi ataupun bertengkar di parlemen akibat tidak setuju dengan hasil rapat tersebut.

Inilah bobroknya ketika gagasan atau ide tidak melibatkan atau justru mencampakkan aturan Allah SWT., yang mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan individu, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Dalam Islam, semua diatur mulai dari bangun tidur sampai bangun negara, dan itu ada aturannya dalam Islam. Olehnya karenanya, hendaklah kita sadar dan kembali untuk menerapkan sistem Islam.(*)

Penulis : Ansar Elhaddadi (Alumni Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM Makassar)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here