Konten Lokal di “TV Nasional”

0
25
views

Oleh : Rusdin Tompo *

Apakabarkampus.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Selatan, tak henti mendorong dan meminta komitmen lembaga penyiaran, terutama yang bersiaran dari Jakarta, agar memotret Sulawesi Selatan secara lebih proporsional dan konstruktif. Sehingga, penonton TV di luar Sulawesi Selatan, tak hanya mengenal daerah ini melalui pemberitaan demonstrasi anarkis, tawuran antarkelompok atau ragam liputan bernuansa kekerasan lainnya. Salah satunya, melalui penayangan konten lokal yang ditempatkan pada prime time, bukan pada jam tayang hantu (tengah malam dan subuh dini hari) dengan durasi yang lebih memadai dan gendre program yang variatif.

Dinamika SSJ

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kita tidak lagi mengenal istilah stasiun TV nasional karena lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal. Bila siarannya hendak menjangkau wilayah yang lebih luas maka mereka dapat membentuk SSJ. Meski demikian, tidaklah mudah mengimplementasikan amanah UU. Pelaku industri penyiaran televisi seolah tak mau zona nyaman yang selama ini mereka nikmati diusik. Padahal, dalam ketentuan peralihan UU Penyiaran jelas memuat tenggat waktu pelaksanaan SSJ. Di sisi lain, pemerintah juga terkesan pro terhadap pelaku industri tersebut. Dugaan itu terbukti setelah terbitnya Permen Kominfo RI Nomor 32 Tahun 2007 tentang penyesuaian penerapan SSJ. Permen ini menyebutkan ada tiga alasan penyesuaian, yakni persoalan regulasi, aspek teknis, dan faktor kelembagaan. Jika dicermati, sesungguhnya Permen ini sebagai bentuk eufemisme untuk menunda pelaksanaan SSJ.Karena SSJ baru diberlakukan pada tahun 2009 melalui Permen Kominfo RI Nomor 43.

Dinamika pelaksanaan SSJ tidaklah sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Perjuangan untuk menghadirkan konten lokal di stasiun “TV nasional” sudah dilakukan semenjak Rakornas KPI di Bali, tanggal 29-31 Juli 2007. KPI, ketika itu, bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi stasiun TV yang tidak mematuhi pelaksanaan SSJ.Suara keras KPI ini tentu saja tak berarti, sebab aturan main soal SSJ sama sekali tidak dibarengi dengan sanksi jika tidak dilaksanakan. Meski begitu, pada Forum KPI Daerah se-Indonesia di Bandung, tanggal 27 Nopember 2007, para delegasi menghasilkan Resolusi Bandung yang, antara lain, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan SSJ. Peserta forum juga meminta lembaga penyiaran yang ingin berjaringan untuk segera memproses perizinan melalui KPI.

KPID Sulawesi Selatan tentu juga telah berupaya agar aturan SSJ ditegakkan. Pasalnya, SSJ akan memberikan dampak positif bagi munculnya ragam siaran dengan nilai-nilai lokal dan berbagai dampak ikutannya, baik dari segi sosial, budaya, politik, pedidikan dan SDM. Melalui Gerakan 28 Desember, yang merupakan batas akhir pemberlakuan SSJ di tahun 2007, KPID Sulawesi Selatan meminta pemerintah konsisten melaksanakan SSJ. Akhirnya, proses perizinan stasiun TV SSJ dilakukan pertama kali di Sulawesi Selatan, pada tanggal 1 April 2010, yang ditandai dengan pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap Metro TV dan TPI(MNC TV). Rentang dua tahun kemudian atau tepatnya di tahun 2012, dari 10 stasiun TV penyelenggara SSJ, telah ada di antaranya yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Pada tanggal 3 Juli 2012, KPID Sulawesi Selatan kembali mengundang stasiun TV penyelenggara SSJdalam kegiatan yang bertema “Masyarakat Menagih Komitmen Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan”.

Debat Konten Lokal

Persoalan konten lokal belum berhenti hingga sekarang. Masih terdapat perbedaan tafsir tentang definisi program lokal berdasarkan kepentingan masing-masing. Pengelola stasiun TV menganggap, sepanjang ada kandungan lokalnya, sebuah acara sudah bisa disebut bermuatan lokal. Kadar kelokalan itu bisa berupa pemanfaatan SDM, konsep materi siaran, atau bisa juga lokasi di mana program siaran itu dibuat. Bahkan, ada stasiun TV yang hanya menyiarkan program re-run (siaran ulangan) yang ditempatkan dalam waktu khusus seolah-olah sebagai program lokal. Atas dasar itulah, definisi program lokal coba diperbaharui oleh KPI agar tidak terjadi perbedaan tafsir. Menurut Peraturan KPI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran, program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.

Dalam uraian yang lebih teknis dijabarkan bahwa program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. Program siaran lokal dimaksud, paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat. Selanjutnya, program siaran lokal tersebut secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Selain pendekatan hukum, KPID Sulawesi Selatan mencoba menggunakan strategi yang lebih edukatif dengan memberikan penghargaan kepada program siaran lokal pada stasiun TV SSJ. Inilah untuk pertama kali, dalam penyelenggaraan KPID Award VIII, tahun 2013, diberikan penghargaan terhadap program siaran lokal pada stasiun SSJ. Meski belum sempurna, namun cara ini diharapkan akan memotivasi stasiun-stasiun TV SSJ untuk membuat dan meningkatkan produksi program siaran dengan konten lokal, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga, penyelenggara stasiun TV SSJ nantinya akan melaksanakan cita-cita ideal UU Penyiaran sekaligus berkontribusi dalam mengakselerasikan pembangunan di Sulawesi Selatan.(*)

*Penulis : Rusdin Tompo (Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan, Periode 2011-2014)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here