Kualitas Pendidikan Perguruan Tinggi Harus Dipertanyakan!

0
162
views

Apakabarkampus.com – OPINI – Salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia sudah seharusnya tidak terlepas lagi dari tujuan pendidikan nasional. Adapun pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan bangsa Indonesia serta tujuan pendidikan nasional itu sendiri.

Akan tetapi yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan baik, karena output yang dihasilkan pun masih bisa dikatakan sangat standar dalam hal apapun.

Meski dalam UU NO.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dikatakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Walaupun telah dikatakan demikian, tetapi masih sangat banyak pelanggaran yang dilakukan, baik oleh pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat itu sendiri.

Sama halnya ketika membahas tentang tujuan pendidikan nasional yang berbunyi “…Mencerdaskan Kehidupan Bangsa…”. Tentu yang terjadi hari ini bukan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melihat berbagai macam Tes yang diadakan oleh PTN maupun PTS di berbagai wilayah di Indonesia, yang seakan-akan membatasi seseorang untuk mengenyam sebuah pendidikan. Seakan–akan pendidikan di Indonesia hanya ingin membuat yang cerdas semakin cerdas dan yang bodoh dibiarkan semakin bodoh. Inikah yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa?

Tetapi pemerintah juga tidak memperhatikan hal tersebut sehingga wajar–wajar saja ketika pendidikan di Indonesia semakin hari semakin hancur.

Selain itu dalam UU NO.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pula bahwa standar pendidikan nasional terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala.”

Dan lagi-lagi hal ini menjadi titik masalah, karena regulasi yang diterapkan memiliki banyak perbedaan dengan peraturan perundang-undangan.

Sepertinya pendidikan di Indonesia sudah tidak lagi menjadikan peraturan UU sebagai landasan utama, melainkan sudah ada konstrukan dari para penguasa, sehingga pendidikan hari ini dijalankan sesuai dengan keinginan para elit politik serta pesanan para mafia pendidikan yang bercokol di negeri ini.

Tak terlepas dari hal tersebut kini kualitas pendidikan yang semakin memburuk dibiarkan begitu saja oleh para pemegang kekuasaan. Hal tersebut telah terbukti dari kualitas beberapa tenaga pendidik di perguruan tinggi yang kian menurun, khususnya Universitas Negeri Makassar yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, dan ada beberapa dosen yang tidak objektif dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa.

Sehingga mahasiswa itu sendiri semakin tidak peduli betapa pentingnya memahami mata pelajaran karena terkadang, usaha yang mereka lakukan pun sangat jarang untuk diapresiasi oleh dosen itu sendiri. jangankan untuk memberikan apresiasi, untuk membaca dan menilai pun sudah sngat sulit untuk dilakukan oleh dosen yang dimaksud.

Selain itu, hal lain yang menjadi pemicu utama adalah kurangnya ketersediaan fasilitas yang harusnya disediakan oleh pihak kampus sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif dan efisien, Contohnya saja pada prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang seharusnya memiliki Laboratorium Perkantoran dan Mini Office, tapi sampai hari ini belum tersedia, sehingga ada beberapa mata kuliah yang berjalan tidak sesuai yang diharapkan, yang di mana pada mata kuliah tersebut kita seharusnya lebih banyak praktek di bandingkan belajar teori.

Hal inilah yang menjadi keresahan bagi hampir semua mahasiswa yang ada di sana. Tuntutan demi tuntutan telah disampaikan tetapi hasil yang didapatkan hanyalah janji belaka yang tidak pernah dibuktikan oleh pihak birokrasi.

Selama ini, banyak orang yang mengatakan bahwa pendidikan formal di Indonesia hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Karena pihak tersebut tidak lagi memperdulikan hasil dari pembelajaran formal itu sendiri, yang dianggap penting oleh masyarakat pada umumnya adalah bagaimana orang tersebut bisa menyelesaikan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi tanpa memperhatikan apakah orang tersebut sudah mampu menyandang gelar sarjana dan yang lainnya. Ataukah hanya ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat saja.

Selanjutnnya, standarisasi pendidikan di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan zaman seakan menuntut agar setiap lulusan dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus berkommpetensi di bidangnya massing-masing. Tentu kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang memenuhi standar.

Adapun beberapa masalah efisiensi yang selanjutnya terjadi ialah mahalnya biaya pendidikan yang sangat sullit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah dan menengah. Inilah yang diberlakukan oleh banyak kampus di Indonesia dan terkhususnya UNM yang baru saja menyandang status Badan Layanan Umum (BLU), mutu pengajar yang kurang baik sehingga sangat sulit untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik kedepan.

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, akan menimbulkan banyak masalah yang mungkin terjadi diantarnya mahassiswa sebagai peserta didik tidak mendapatkan bekal atau keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja, membatasi seseorang untuk berproses dan belajar, sumber daya manusia yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, jumlah pengangguran intelektual akan semakin meningkat, kebanyakan orang akan semakin tidak peduli dengan lingkungannya sendiri, serta menghambat terjadinya efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun solusi yang saya tawarkan untuk masalah tersebut yaitu; pertama, Sistem pendidikan nasional harus mengacu pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4. Kedua, aturan yang dibuat harus mengacu pada UU No.20 tentang sistem pendidikan nasional. Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan ataupun pembimbingan secara kontinyu. Keempat, memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa agar mampu bersaing di dunia kerja. Kelima, menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan orang tua mahasiswa. Keenam, memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi. Ketujuh, memperhatikan fasilitas yang lebih dibutuhkan peserta didik.

Harapan saya, pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan seorang dosen (pendidik) bisa memberikan penilaian secara objektif agar bisa dipertanggungjawabkan, pendidikan tak lagi dianggap sebagai kewajiban melainkan kebutuhan dalam hidup, serta berorientasi pada kualitas. Karena dengan mengutamakan kualitas, maka kemampuan seseorang bisa membawa perubahan dan berguna untuk kemajuan bangsa.

Ingatlah pesan mutiara ini. “Didik dan persiapkanlah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka diciptakan untuk hidup pada masa yang berbeda dengan masamu.” (Ali Bin Abi Thalib).

Penulis : Mila Awaliah (Mahasiswi Pend. Adm. Perkantoran FIS UNM)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here