Profesionalisme dan Citra Polri di Masyarakat

0
37
views

Oleh : Rusdin Tompo*

Apakabarkampus.com — Secara normatif, Polri sejatinya telah berubah menjadi polisi sipil sejak tanggal 1 April 1999, setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999, yang ditandatangani Presiden B.J. Habibie, yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR RI No. VI/MPR/2000, yang mengatur tentang peran TNI dan Polri yang berbeda. TAP ini menegaskan peran Polri sebagai alat negara dan peran lainnya, yakni wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Selanjutnya, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, memberikan legitimasi bagi sebagai institusi yang mandiri, profesional dan modern.

Grand Strategy Polri

Untuk mewujudkan hal tersebut, Polri telah membuat desain reformasi birokrasi dengan menyusun Grand Strategy agar tahapannya jelas dan terarah. Grand Strategy itu dimulai dari Tahapan I, yakni Trust Building (Membangun Kepercayaan Masyarakat), selanjutnya Tahap II Partnership Building (Membangun Kerjasama Lintas Sektoral), kemudian Tahap III Strive for Excellent (Mencapai Pelayanan Prima). Namun, upaya yang telah banyak mengubah sikap dan perilaku personel Polri ini tidak serta-merta merebut hati dan simpati masyarakat. Ibarat kata pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya.

Demikianlah kenyataan yang mesti dihadapi Polri. Pertaruhan citra Polri semakin menemui tantangannya, jika kita menelisik beberapa kasus besar. Ada yang menuding Polri tidak independen dalam menetapkan tersangka, baik karena tekanan politik maupun tekanan massa. Bahkan, Polri justru dicurigai dan dituding ikut merekayasa. Sehingga, Kapolri Tito Karnavian, secara tegas membantahnya dalam acara “Rossi” di Kompas TV (26/5/2017. Kapolri mengatakan, mustahil bagi polisi mengorbankan nyawa untuk merekayasa suatu peristiwa. Mengapa sikap profesional Polri tidak serta-merta berdampak pada citra positif intitusi kepolisian?.

Meskipun personel Polri di lapangan rentan menjadi korban, bahkan hingga kehilangan nyawa, namun penilaian dan sorotan terhadap polisi harus diakui kerapkali negatif. Padahal, demi melindungi (to protect) dan melayani (to serve) masyarakat, personel Polri berisiko berhadapan dengan pelaku kejahatan yang berujung kematian. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, dalam kurun tahun 2011-2016 terdapat 146 polisi meninggal dan 203 lainnya mengalami luka-luka akibat pelaku kriminal. Polisi dalam beberapa pernyataan, berdalih bahwa mereka takut dituduh sebagai pelanggar HAM jika bersikap keras terhadap pelaku kejahatan.

Di sisi lain, ada banyak inovasi dan terobosan yang dilakukan anggota Polri, seperti program-program pemberdayaan dan kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Babhinkantibmas. Hanya saja, tidak cukup atau luput dari publikasi. Sorotan biasanya tertuju pada praktik suap, sogok, pemalakan dan kasus-kasus beking yang melibatkan oknum anggota Polri. Masyarakat yang mestinya dilindungi, diayomi justru tercederai oleh perilaku segelintir oknum polisi seperti itu. Mereka yang tidak mendapatkan perlakuan adil dan pantas ketika berurusan dengan polisi, lantas melontarkan sinisme bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Tantangan Profesionalitas Polri

Dalam kaitan dengan sikap profesionalitas dan citra Polri, penulis akan membahasnya dari dua aliran sosiologi hukum, yakni 1) aliran positif, dan 2) aliran normatif. Aliran positif hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran yang dipelopori oleh Donald Black, seorang sosiolog hukum Amerika terkemuka, mengatakan bahwa cara kerja sosiologi hukum hanya berkaitan dengan fakta yang dapat diamati (observable facts). Hukum adalah apa yang kita lihat dan apa yang terjadi dilakukan dalam masyarakat. Jadi, Polri tidak bisa berdalih bahwa praktik-praktik negatif seperti itu secara kuantitas tidak banyak, hanya kasuistis dan dilakukan segelintir kecil oknum polisi. Realitasnya ada terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, praktik tidak terpuji dalam institusi Polri.

Sementara aliran normatif pada dasarnya menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya fakta yang teramati, tetapi juga institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan hukum bekerja untuk mengekspresikan nilai tersebut dalam masyarakat. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Philip Selznick, Jerome Skolnick, Philippe Nonet dan Charlin. Menurut mereka, sosiologi hukum hendak mempelajari landasan sosial (social foundations) yang ada dalam ideal legalitas. Lebih lanjut menurut aliran ini, sosiologi hukum itu bersifat derivatif, sehingga tidak dapat dipisahkan dari berbagai institusi primer, seperti politik, hukum, dan ekonomi. Sosiologi, dalam pemahaman aliran ini, justru memperkaya kita terhadap kondisi dan biaya dalam usaha mencapai berbagai aspirasi manusia, seperti demokrasi, keadilan, efisiensi, dan keakraban (intimacy).

Aliran ini hendak menyatakan bahwa mustahil kemandirian dan sikap profesionalitas Polri terbangun jika faktor-faktor lain tidak mempengaruhinya. Profesionalisme Polri akan ikut dipengaruhi oleh manajemen dan sarana yang memadai, SDM anggota Polri, jaminan atas kesejahteraannya dan motivasi yang dimiliki ketika mendaftar sebagai anggota Polri. Kriminolog Amerika Serikat, Sullivan (Rahardi, 2014) mengatakan, untuk menjadi penegak hukum yang baik harus memiliki well motivation (motivasi bagus), well education (pendidikan baik), dan well salary (gaji layak). Prinsip Well MES ini, digunakan untuk mengukur profesionalisme polisi. Faktor-faktor tersebut jelas berkaitan dengan politik, regulasi dan kondisi ekonomi, sebagaimana dimaksud aliran normatif.

*) Rusdin Tompo, adalah penulis, mantan Ketua KPID Sulawesi Selatan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here