Catatan Kritis Perizinan Lembaga Penyiaran

0
35
views

Oleh: Rusdin Tompo*

Apakabarkampus.com — Setelah diterapkan lebih dari 15 tahun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diwacanakan untuk diubah. Wacana perubahan tersebut bahkan sudah bergulir sejak tahun 2008, tapi tidak pernah tuntas diselesaikan oleh pemerintah dan parlemen. Konfirmasi soal kepastian perubahan itu diperoleh setelah Badan Legislasi DPR RI memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019.

Ilegal vs Legitimate

Dari sejumlah isu yang penting dikoreksi sebagai perbaikan UU Penyiaran yang baru nantinya adalah masalah perizinan. Dalam UU Penyiaran yang sekarang berlaku dinyatakan bahwa “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyiaran” (Pasal 33 ayat (1)). Beleid ini diikuti pasal yang menetapkan ancaman sanksi pidana manakala dilanggar. Ditegaskan, lembaga penyiaran yang bersiaran tanpa mengantongi Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta untuk penyiaran radio. Sedangkan, untuk penyiaran televisi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Praktiknya, pelanggaran atas ketentuan wajib IPP terlebih dahulu ini demikian dinamis di lapangan. Bisa jadi, lantaran lembaga penyiarannya sudah ada sebelum lahirnya UU atau lembaga penyiarannya bersiaran terlebih dahulu baru mengurus IPP-nya belakangan. Bisa juga karena UU Penyiaran mengenal empat penyelenggara jasa penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), yang masing-masing memiliki karakteristik persoalan sendiri-sendiri.

Misalnya, masih banyak LPB melalui kabel (TV Kabel) yang bersiaran tanpa mengantongi IPP. Sebaliknya, mustahil ada LPB melalui satelit yang beroperasi tanpa IPP terlebih dahulu. Begitupun, dengan mudah bisa kita dengar radio-radio liar yang berkedok radio komunitas bersiaran tanpa memenuhi syarat UU. Bukan itu saja, LPP radio lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah juga masih banyak yang berkategori ilegal. Paling tidak, proses perizinannya tidak dirampungkan alias mangkrak. Meski ketika bersiaran, lembaga penyiaran itu sudah melayani pendengar atau pemirsanya melalui program informasi dan hiburan tapi secara normatif tetap saja disebut ilegal.

Istilah “ilegal” ini sering disematkan kepada lembaga penyiaran yang bersiaran tanpa IPP. Meski mereka berdalih bahwa keberadaannya diterima luas di masyarakat yang membuatnya “legitimate”. Kata kuncinya, mereka sudah memberi manfaat kepada masyarakat sebagai khalayak, konsumen atau warga negara. Mereka telah memenuhi hak masyarakat akan informasi yang dijamin konstitusi, yang justru belum atau tidak dilakukan negara. Istilah “ilegal” dalam pemanfaatan frekuensi bisa bermakna illegal station, yakni memancarkan spektrum frekuensi radio tanpa dilengkapi dengan izin (IPP), atau illegal operation, yakni mengoperasikan stasiun radio yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Sejatinya, perizinan merupakan elemen sentral regulasi penyiaran. Melalui perizinan itu otoritas penyiaran nasional menentukan kondisi tertentu agar frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas tidak dikangkangi oleh orang/golongan tertentu saja. Sehingga, tidak ada orang/golongan yang memonopoli frekuensi sesuai spirit demokratisasi penyiaran. Pasalnya, monopoli frekuensi akan berimbas pada monopoli konten dan kemudian monopoli opini. Faktanya, konsepsi ideal ini masih bisa disiasati lantaran tumpang tindih undang-undang, ketidakjelasan dan ketentuan yang multitafsir, atau kekosongan peraturan. Tidak jarang, pelanggaran dilakukan secara terang-terangan dengan berbagai dalih dan motifnya.

Sejauh ini, tertib perizinan juga belum terlaksana sebagai proses dan tahapan perizinan yang dibuat. Prinsip pelayanan publik yang cepat dan mudah dalam perizinan lembaga penyiaran belum secara konsisten diterapkan. Padahal, pada setiap tahapan sudah ditetapkan tenggat waktunya: Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) durasinya 15 hari kerja, kemudian KPID menerbitkan Rekomendasi Kelayakan (RK), lalu masuk tahapan Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dan pemerintah dalam durasi 30 hari kerja. Menteri Kominfo selanjut menerbitkan izin prinsip IPP durasi 30 hari kerja. Setelah lembaga penyiaran mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) ISR ke Ditjen SDPPI cq Dir operasi pada Kementerian Kominfo, maka dilakukan uji coba siaran dan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dalam rentang waktu 6 bulan untuk radio dan 1 tahun untuk TV. Ujung tahapan perizinan adalah Menteri menetapkan izin tetap IPP dalam durasi 15 hari kerja. Realitasnya, nyaris semua ketentuan waktunya tidak berjalan sesuai SOP.

Perlu Tertib Perizinan

Melalui berbagai aturan, sesungguhnya kita bisa menelisik telah dilakukannya desentralisasi perizinan lembaga penyiaran. Menkominfo, misalnya, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka terdapat urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi untuk pemohon penyiaran televisi. Menarik dikaji karena Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2009 dibuat untuk melaksanakan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada terbaca bahwa pembagian urusan penyiaran berada pada Kementerian Kominfo, yang kewenangannya meliputi penetapan arah kebijakan, tata cara persyaratan perizinan, penetapan IPP, pedoman teknis EUCS dan alokasi spektrum, penetapan wilayah layanan dan standar teknologi hingga pengawasan spektrum frekuensi radio. Selanjutnya, ada urusan yang dibagi bersama antara KPID dengan Pemda Provinsi, berupa evaluasi persyaratan administrasi dan teknis permohonan IPP TV serta pemberian rekomendasi kelengkapan data IPP TV. Sayangnya, ini tidak berjalan optimal. Begitupun, urusan yang dilaksanakan bersama KPID dengan Pemda Kabupaten/Kota juga tak berjalan semestanya. Urusan dimaksud meliputi evaluasi peryaratan administrasi dan teknis permohnan IPP radio, rekomendasi kelengkapan data, serta pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio.

Patut diupayakan untuk segera melakukan tertib perizinan yang bukan saja mesti ramah terhadap industri tapi juga berpihak pada publik. Pemanfaatan frekuensi mesti mampu menghadirkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan orang banyak. Keinginan untuk menetapkan pelayanan perizinan satu pintu bisa menjadi alternatif. Tapi, harus bisa dibuatkan model agar partisipasi masyarakat melalui EDP, yang menjadi ciri perizinan TV/radio tetap diakomodasi. Pemanfaatan teknologi melalui sistem perizinan elektronik untuk melacak sampai sejauhmana pemohon IPP terlayani juga penting dilakukan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Jangan sampai, pemohon hanya bisa mereka-reka sudah sampai di mana tahapan proses perizinan yang dilaluinya. Masih untung kalau tidak dibarengi dengan berburuk sangka.(*)

*Penulis : Rusdin Tompo
(Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan, Periode 2011-2014)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here