Maut Mengintai Pengendara Akibat Jalan Rusak, Solusinya Pidana atau Ganti Sistem?

0
82
views

Apakabarkampus.com – OPINI – Bagi yang sering melakukan perjalanan jauh dari kota ke kota kabupaten setiap daerah, terkhusus pengendara roda dua, maka pasti sangat tak asing lagi dengan suara berdebam, gemeretak dari motor sendiri, atau bahkan kerap kali menyaksikan adanya korban di jalan raya akibat menghindari jalanan bolong alias rusak tak terurus yang menyebabkan pengguna jalan kecelakaan bahkan sampai menjumpai maut.

Ketika kita menarik data jumlah korban di tahun 2018, seperti yang dilansir oleh merdeka.com, oleh Tito Karnavian kala itu ketika masih menjabat sebagai KAPOLRI, mengungkapkan bahwa jumlah korban tewas pengguna jalan di tahun 2018 menurun hingga 6 persen dengan jumlah korban 27.910 orang jika dibandingkan dengan korban jiwa tahun 2017 yang angkanya 29.810 orang tewas. (Merdeka.com, 27/Desember/2018)

Meski demikian, di laman yang sama dijelaskan bahwa sekalipun jumlah yang tewas menurun, tetapi tetap saja jumlah kecelakaan di jalan raya meningkat di mana tahun 2018 tercatat sebanyak 103.672 kasus dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 101.022 kasus.

Melihat angka kecelakaan di jalan raya ini sungguh sangat mencengangkan, terlebih lagi kecelakaan akibat jalan rusak dan faktor cuaca tercatat masing-masing menyumbang 29.7 persen.

Sumbangan Maut Jalan Berlubang

“… Jalan berlubang merupakan faktor yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kejadian meninggal dunia. Berdasarkan hasil uji statistik, kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor yang disebabkan oleh jalan berlubang adalah sebesar 16%,” (Silaban, 2004, dalam Jurnal Ilmu Keperawatan Vol 1, No 2, November 2013 tentang Factors Related Accidents, Motorcycle).

Lalu, bagaimana duduk perkaranya?

Jika kita melihat Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, maka kita akan dapati bahwa sebagian jalan di berbagai wilayah kabupaten/kota masih berstatus jalan Nasional. Otomatis, semua biaya perawatan dan perbaikan jalannya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.

Jadi jika publik merasa terganggu atau bahkan menjadi korban kerusakan jalan, kita harus paham siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengurus ruas jalan yang telah kita semua bayar lewat pajak kendaraan. Apalagi jika ingin melakukan tuntutan hukum yang sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertanggungjawaban

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yaitu : “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyatakan : “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Jika para pihak yang berwenang tidak melakukan perbaikan dan korban terus bertambah, maka sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pihak korban dapat melakukan tuntutan pidana kepada pemerintah setempat dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.

Perhatiakan perintah Pasal 273 ayat (1) yaitu: “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Selanjutnya ayat (2) menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Dan ayat (3) menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”.

Kemudian bila menurut ayat (4): “Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.

Jadi jelas ya, jika petugas ini yang telah kita bayar dengan hasil jerih payah kita, lalu mereka masih saja bebal dan lalai dari tugasnya, apakah itu Dinas PU Pemerintah Daerah setempat maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU, lalai menjalankan perintah Pasal 24 UU No. 22 tahun 2009, maka pengguna jalan dapat menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut.

Baik, para pembaca yang budiman. Di atas itu baru sekadar pengantar, isinya baru akan bahas oleh penulis.

Melihat fenomena kecelakaan itu, jangan sampai para penikmat uang rakyat ini yang tak mau tahu bagaimana cara mendapatkannya, apakah rakyat sampai dengan bersimbah peluh ataukah sampai degan bersimbah darah untuk mendapatkan uang, jelas mereka tak mau tahu keluh kesah rakyatnya. Yang penting di otak mereka itu adalah uang dan uang dari penarikan pajak yang semakin hari semakin melemaskan lutut kita.

Dari semua itu, kita selaku rakyat yang menggaji mereka dengan susah payah, jangan mau abai terhadap hak-hak kita dan menuntut agar tugas mereka dilaksanakan.

Jangan sampai pula atas kasus kecelakaan ini mereka akan mengambil jurus buang badan dan melimpahkan segalanya kepada takdir. Padahal data di atas menjelaskan bahwa kerusakan jalan termasuk penyumbang atau menjadi sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Selain itu, para petugas negara ini terikat oleh Undang-undang yang dibuatnya sendiri. Di mana dalam pasal 273 UU No. 22 tahun 2009 publik boleh mempidanakan para petugas yang bebal atas tugasnya sendiri. Padahal gajinya jalan terus setiap bulannya.

Bila di setiap daerah pembaca terdapat jalan raya bukan Tol yang rusak, apalagi sampai memakan korban, lalu tidak ada tanda-tanda yang diberikan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 24 No.22 tahun 2009 ayat 1 dan 2, maka publik dapat menindakinya dengan tuntutan pidana.

Misalkan jalan raya Jeneponto Sulawesi Selatan, khususnya di kecamatan Bangkala Barat, Bangkala dan Tamalatea, di mana setiap penulis melewati jalan raya tersebut, kendaraan yang digunakan penulis melewati jalan raya Jeneponto itu justru dirusak oleh jalanan yang serba berlubang di sana. Ini hanya salah satu contoh kasus kecil saja.

Namun sayangnya, ini semua sudah berlangsung lama, di tempat-tempat lain pun juga barangkali terdapat kasus yang sama. Untung kalau akibat jalan rusak itu hanya berefek pada kendaraannya, tapi bagaimana kalau sampai menimbulkan kecelakaan fatal yang berakhir maut?

Nah, coba kita renungi percakapan antara Khalifah Umar dengan Syayyidina Ali bin Abi Thalib tentang jalan itu. Ketika Imam Ali bertanya kepada Khalifah Umar perihal jalan untuk dilewati keledai ini mengapa harus juga begitu bagus dan mulus, lantas dijawab oleh Khalifah Umar bahwa dirinya tak ingin hanya gara-gara terkilirnya kaki seekor keledai karena jalan rusak itu akan memberatkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak di akhirat.

Coba kita renungkan bersama, bahkan sampai seekor keledai saja begitu diperhatikan jalanannya oleh Khalifah Umar di zaman ke Khilafahan. Sementara kita di Indonesia di era demokrasi ini yang terkilir itu bukan hanya seekor keledai, sapi atau kambing, tetapi orang yang sama dengan kita, bahkan sampai berujung pada kematian.

Tetapi yang pula begitu miris karena kasus semacam ini tetap saja berulang-ulang, padahal pajak dibayar setiap tahunnya dan yang membayar itu bukan hanya ribuan, tetapi hampir seluruh penduduk di negeri ini membayar pajak kendaraannya. Sementara jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 264 juta jiwa. Bukankah itu angka yang teramat fantastis? (Maaf silakan dikoreksi jika salah).

Tetapi begitulah adanya di negara yang mengambil demokrasi sebagai jalan hidupnya, selalu saja rusak dan merusak. Bahkan membuat orang-orang jadi buta mata hatinya. Terlebih lagi kapitalisme dijadikan sebagai dasar ekonominya, sistem yang teramat serakah, kejam dan tak berperikemanusiaan.–para pembaca silakan buka matanya sendiri dan lihat fakta-fakta kerusakan akibat kapitalisme yang disokong oleh demokrasi lewat kebijakan publiknya.

Karena inilah sehingga penulis ingin berteriak sekeras-kerasnya sambil menegaskan. “Apalagi yang kalian tunggu? Kerusakan apalagi yang ingin kalian lihat? Dan penderitaan macam apalagi yang kalian nantikan menghajar dirimu dan keluargamu agar kalian sadar?”

Maka jika Allah yang kita yakini sebagai satu-satunya sesembahan yang benar, lalu perintahNya bersifat mutlak, kemudian segala janjiNya bersifat pasti, dan segala balasannya juga sangat nyata. Lantas apa yang menyebabkan kita berpaling dariNya kepada sebuah pemikiran busuk yang datang dari orang-orang yang juga ditolak secara total oleh Rasulullah.

Para pembaca yang cerdas. Kasus kecelakaan jalan raya yang ditorehkan di atas yang disandingkan dengan bagaimana perhatian jalanan di era Khilafah, mestinya itu cukup untuk mengafirmasi nalar jernih kita untuk kembali kepada perintah Allah.

Ingatlah, janji Allah itu pasti, sabda Rasulullah itu juga benar adanya. Maka, ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Khilafah akan kembali di akhir zaman, maka seyogianya tak boleh ada keraguan sedikit pun yang terbesit dalam dada dan kepala kita.

Meski Undang-undang sudah mengakomodir perihal jalan tadi, namun seperti yang penulis torehkan bahwa ini semua terus berulang-ulang dan tak ada efek jerah yang benar-benar membuat petugas bebal ini jerah dan kembali bekerja dengan baik.

Indonesia juga sudah 74 tahun dianggap merdeka, tetapi tetap saja masih sakit dan tak sembuh-sembuh. Mengapa demikian? Itu semua karena kita mengambil demokrasi sebagai jalan hidup negeri ini. Di mana demokrasi sejatinya hanyalah racun yang dikemas dalam bentuk obat.

Maka ketika demokrasi terus dipertahankan, maka semakin sakit pulalah negeri ini. Dan efek dari negeri yang sakit adalah merebaknya ketidakadilan dan sialnya penderitaan akibat ketidakadilan ini hanya dirasakan oleh masyarakat di kalangan bawah saja. Sementara masyarakat kapitalis dan pengendali negara ini justru semakin kaya dan sejahtera saja di atas penderitaan rakyat.

Olehnya kita harus sadari, bahwa kepentingan rakyat, itulah kepentingan negara, dan kepentingan Tuhan Yang Maha Esa, itulah jalan hidup seluruh umat manusia di bumi milik Allah ini. Maka pengelolaan negara haruslah dikembalikan sebagaimana maunya Allah SWT.

Demikian, dan akhir kalimat dari penulis. “Camkanlah dengan baik, para penentang janji Allah, para pemusuh syariat Allah, para pembenci Khilafah, ingatlah suatu saat nanti jika Khilafah telah tegak, maka saat itulah kepalamu akan dipenuhi rasa kebingungan, matamu melotot tak percaya, sedangkan dadamu akan dilanda rasa sesal berkepanjangan. In syaa Allah. Allahu Akbar.” (*)

Penulis : Djisuk







LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here