Kado Pemerintah Untuk Masyarakat Indonesia

0
68
views

Oleh : Imran Fajar *

Apakabarkampus.com — Akhir tahun 2019 telah menyajikan pengalaman sangat luar bisa dalam dunia gerakan, bagaimana tidak riuk-piuk demonstrasi menandai akhir tahun di setiap wilayah Indonesia, dimana puluhan ribu massa aksi melakukan aksi demontrasi terkait rancangan UU yang dicetuskan oleh pemerintah Jokowi priode 2019-2024, diantaranya rancangan UU pertanahan, KUHP, iuran BPJS yang naik 100% dan masih banyak lagi rancangan UU yang yang tidak pro rakyat. Dimana aksi massa memuncak pada bulan Septemer yang sekarang di beri nama September berdarah, yang bisa dikategorikan sebagai kado manis untuk masyarakat Indonesia di penghujung tahun 2019.

Di awal tahun 2020 iuran BPJS telah resmi dinaikkan, bahkan pemerintah jokowi tidak hanya memberikan kado akhir tahun melainkan juga pada awal tahun 2020 masyarakat dihadiahkan kado yang istimewa yaitu OMNIBUS LAW.

OMNIBUS LAW merupakan suatu aspek peraturan yang didalamnya terdiri dari 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang akan direvisi dikarenakan bisa menghambat jalur investasi, dengan adanya revisi ini pemerintah mengharapkan agar jalur investasi itu bisa lancar.

Omnibus Law mencakup 2 intisari pembahasan, diantaranya cipta lapangan kerja dan perpajakan, yang dimana serikat buruh dimakassar menamainya dengan Cilaka (cipta lapangan kerja). Aksi demo buruh juga beberapa elemen yang tergabung telah melakukan aksi demontrasi di beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya daerah Makassar.

Omnbius law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster, yaitu : a) penyederhanaan perizinan, b) persyaratan investasi, c)ketenagakerjaan, d) kemudahan berusaha, e) kawasan ekonomi, f) kemudahan, pemerdayaan dan perlindungan UMK-M, g) dukungan riset dan inovasi, h) pengenaan sanksi, i) pengadaan lahan, j) fasilitas, dan k) investasi dan proyek pemerintahan.

Sedangkan Omnibus law perpajakan mencakup 6 pembahasan, yaitu : a) fasilitas, b) kepatuhan wajib pajak, c) keadilan iklim berusaha, d) pendanaan investasi, e) sistem teritori, dan f) subjek pajak orang pribadi.

Terkait intisari-intisari pembahasan omnibus law yang dirasa terkhusus kaum buruh serta elemen lembaga yang ikut andil dalam menyuarakan ini merasa bahwa rancangan ini tidak pro terhadap masyarakat terkhusus buruh dikarenakan mereka melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan terbangun malah akan menguntungkan para pemodal.

Ketua umum FORMASAA INDONESIA (Forum Mahasiswa Studi Agama-agama se-Indonesia) yaitu, Imran Fajar ikut berargumen terkait rancangan omnibus law, dimana ia mengatakan bahwa “rancangan omnius law yang didalamnya terdiri dari 2 intisari pembahasan, diantaranya ciptakan lapangan kerja dan perpajakan merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan apakah kemudian rancangan uu ini pro terhadap rakyat ataukah hanya kepada kaum pemodal (borjuasi). Belum lagi ketika rancangan ini berhasil di acc bisa saja perluasan serta yang menghambat investasi akan di hapuskan, semisal pk5, hutan akan dibabas untuk menghasilkan keuntungan lebih dengan memanfaatkan sumber daya alam, rumah-rumah kaum miskin kotah (rumah kumuh) akan mudah untuk digusur dan kreatifitas masyarakat akan terbatasi juga kedepannya dapat menghilangkan kemurnian suatu wilayah dengan adat, budaya serta tradisi yang sudah sejak lama di laksanakan.

Seharusnya pemerintah dapat lebih mementingkan atau memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, terkhusus masyarakat miskin, semisal bagaimana agar seluruh elemen masyarakat dapat menikmati kesehatan dan pendidikan sesuai dengan amanah UUD 1945 karena menurut saya yang paling urgen untuk dilakukan adalah dua hal tersebut, saya selaku ketua umum FORMASAA-I mengajak dengan sangat kepada setiap elemen masyarakat terkhusus mahasiswa di Indonesia agar jangan hanya diam melihat regulasi-regulasi yang kemudian hadir yang nyatanya tidak pro terhadap rakyat, mari bangkit dan melawan agar cita-cita tentang tatanan masyarakat adil dan sejahtera bisa terealisasikan di Negara tercinta ini”

Ketua umum forum mahasiswa studi agama-agama (FORMASAA-I) lebih melihat apa yang paling urjen untuk dikerjakan pemerintah, jangan kemudian hanya fokus membangun Negara dengan mempermudah jalur investasi sedangkan hak dasar dari masyarakat itu sendiri sampai sekarang belum terealisasi.

Kado awal tahun yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat Indonesia merupakan ajakan termanis untuk kita kembali dalam jalur perlawanan dalam hal ini demonstrasi agar kiranya tatanan masyarakat yang tidak pro terhadap rakyat bisa kita hilangkan supaya bisa mewujudkan tatanan masyarakat adil dan sejahtera. (*)

Penulis : Imran Fajar
(Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Jurusan : Studi Agama-agama, Semester 5
Organisasi : PMII, KPPM dan ketua umum Formasaa Indonsesia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here