Kanwil Kemenkumham Sulsel Sosialisasikan Layanan AHU di Era New Normal

0
17
views

Apakabarkampus.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani sosialisasikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait Beneficial Ownership di media Kompas TV, Kamis (18/06).

Hadir selaku narasumber, Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Santun Maspari Siregar dan Kepala Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 6 Sulampua, Nurdin Subandi

Kepala Kantor Wilayah mengatakan dalam wawancaranya bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga perlu dicegah.

“Berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum, “Jelas Harun.

Perlu diketahui bersama bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan peraturan Menkumham no. 15 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership/bo) dari korporasi dan Permenkumham no. 21 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani mengatakan bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyeimbangkan perekonomian di tengah pendemi Covid-19 walaupun Layanan dilaksanakan secara online.

“Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal AHU saat ini melakukan percepatan investasi dan percepatan izin usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. Hal ini merupakan Target Kinerja yang harus dilakukan di Wilayah Sulawesi Selatan,” Jelasnya.

“Saat ini memang telah ada sistem yang telah dikelolah oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Jadi, notaris harus melaporkan jika ada indikasi dari kedua tindak pidana tersebut,” Ujar Sri Yuliani.

Santun Maspari Siregar mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terus melakukan identifikasi terhadap siapa pemilik manfaat dari koorporasi tersebut yang dilakukan melalui sistem yang ada.

“Efektifitas dari kedua aturan tersebut yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden no. 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, “ Jelasnya.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap pemilik manfaat dari korporasi yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Kepala Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 6 Sulampua, Nurdin Subandi mengatakan bahwa OJK sangat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap bentuk transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh korporasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here