Menyoal RUU Haluan Ideologi Pancasila

0
18
views

Apakabarkampus.com – OPINI – Pancasila, 75 tahun sudah menemani perjalanan negeri ini sejak 1 juni 1945 silam. Diakui sebagai ideologi atau falasafah bernegara. Entah sebutan apa yang cocok untuknya.

Narasi tentang Pancasila kian lama semakin menjadi pendiskusian. Ada yang menyoal  kepantasannya sebagai ideologi. Ada yang menyoal kandungan paham lain yang ada padanya.

Namun yang jelas para pakar masing-masing mengeluarkan kemampuannya untuk member tafsir Pancasila yang paling relevan dengan Negara ini. Tak terkecuali dengan penguasa yang turut mengambil peran untuk mengimplementasikan Pancasila. Akhirnya pada tahun 2020 ini dibuatlah RUU (RancanganUndang-Undang) HIP (Haluan Idelogi Pancasila).

Hadirnya RUU ini, tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa ini beberapa tahun yang lalu. Tepatnya saat rezim terbaru ini menjabat. Sebab RUU ini hadir dan dibahas saat masa rezim terbaru ini.

Kalau ada aturan yang ingin dibuat, maka pasti ada yang ingin diatur. Ada sesuatu yang menurut rezim itu “liar” dan ingin dijinakkan dengan aturan ini. Sebab yang liar ini dipandang sebagai ancaman. Entah ancamannya betul-betul untuk Negara atau yang terancam kepentingan pribadi penguasa.

Adanya indikasi rezim berlindung dibalik “melindungi ideologi Negara” untuk menikam lawan-lawan politiknya, turut menjadi perbincangan hingga RUU  ini hadir. Pasca kasus dengan tuntutan penjarakan penghina Al-Quran yang menghadirkan momentum 212, muncul sebuah organisasi yang begitu dilirik oleh rezim. Siapa lagi kalau bukan Hizbut Tahrir Indonesia.

Organisasi ini dipandang oleh rezim sebagai ancaman bagi kedaulatan Negara karena menyebarkan Ideologi Islam. Begitu besarnya pengaruh organisasi ini, sampai-sampai rezim harus membuat Perpu (PeraturanPerundang-Undangan) nomor 17 tahun 2017 dan menjadikannya UU (Undang-Undang). Baru kemudian organisasi ini dicabut status BHP-nya (Badan Hukum Perkumpulan). Padahal organisasi ini telah lama beraktivitas di negeri ini, bahkan jauh sebelum rezim terbaru ini menjabat. Tapi kenapa baru sekarang dipersoalkan?

Dengan kehadiran RUU HIP dimungkinkan menutup peluang segala sesuatu yang dianggap oleh rezim secara subjektif mengancam kedaulatan Negara akan tertutup. Meskipun segala sesuatu yang dianggap mengancam itu merupakan ajaran yang bersumber dari agama Islam Seperti sistem Khilafah yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa para tokoh bangsa ini mengakui, kalau Pancasila itu juga diilhami oleh agama Islam.

Hal lain yang menjadi soal dengan RUU ini yaitu tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV/1966  sebagai konsideran. Menimbulkan kecurigaan adanya upaya pelonggaran terhadap gerakan komunisme dan sejenisnya. Meskipun Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan tidak ada ruang bagi PKI (PartaiKomunis Indonesia) untuk bangkit (detiknews, 16/05/20).

Meski demikian, tandatanya besar tidak dapat dihilangkan begitu saja. Sebab memang kenapa jika TAP MPRS tersebut dimasukkan? Bisa saja secara organisasi PKI memang tidak ada. Tetapi harus diakui bahwa paham ini masih bebas diajarkan.

Memang kehadiran RUU ini menuai kontro versi dan tanda tanya. Menurut Prof. Suteki bahwa kehadiran RUU HIP berpotensi menurunkan derajat Pancasila yang selama ini menjadi norma dasar. Pancasila yang mengalami down grade menjadi UU, maka mengalami reduksi makna serta distorsi materi (rmol.id, 07/06/20).

Sungguh aturan yang dibuat oleh manusia pasti akan selalu menimbulkan perdebatan dan penafsiran berbeda. Sebab tentu setiap manusia mempunyai akal akan memiliki penilaian berbeda terhadap sesuatu. Apalagi dengan aturan yang dibuat untuk publik. Pasti akan menimbulkan penafsiran berbeda, perdebatan, berdasarkan kepentingan pribadi.

Alih-alih menciptakan kedamaian, justru potensi aturan demikian itu menciptakan kegaduhan. Sebab saat ingin dibuat saja sudah menciptakan kegaduhan, apalagi jika dijalankan. Atau bias saja aturan yang ada akan sekadar menjadi pajangan. Atau malah menjadi alat bagi penguasa untuk bertindak secara otoriter.

Sepatutnya manusia mengakhiri polemik berkepanjangan ini. Masalah yang terjadi harus diakui bahwa manusia telah berlaku sombong dan ingin mengambil pekerjaan Tuhan. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan, maka sewajarnya manusia diatur oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini.

Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka tentu Tuhan pula yang paling tahu bagaimana manusia harusnya bersikap dalam hidup. Maka tidak boleh tidak manusia harus kembali kepada aturan Tuhan. Kalau yang dimaksud dan tepat adalah Allah SWT, Islam, dan Khilafah, ya, kenapa tidak?

Penulis : Ismail Islam (Anggota Gema Pembebasan Kota Makassar)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here