Pergolakan Idealisme dan Politik Uang

0
83
views
Firman Al Fatih

Apakabarkampus.com – OPINI – “Mensejahterakan Masyarakat.” Dalam pesta demokrasi tentu kita tidak asing lagi dengan kata-kata ini.

Hanya saja para calon pejabat, pengurus partai, tim sukses, sampai relawan pemenangan kerap menodainya dengan ke-bulshit-an di musim kampanye dan menjadikannya tidak lagi bermakna. Sebab praktik “haram politik uang” yang sudah menjadi budaya untuk meraih kemenangan di pesta demokrasi.

Sementara masyarakat mayoritas memilih untuk bersikap apatis dan lupa akan generasinya yang dalam imajinya begitu menginginkan pemimpin amanah bukan pemimpin amarah. Bahkan ironisnya dilapangan masyarakat pun ikut andil dalam praktik haram itu.

Pada Pilkada tahun 2018. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) saat menggelar konferensi pers, Sulawesi Selatan menduduki posisi teratas terkait kasus dugaan pelanggaran selama gelaran pilkada serentak 2018.

Dari catatan Bawaslu, total dugaan pelanggaran Pilkada di Sulawesi Selatan mencapai 506 kasus. Angka ini setara 16,1 persen dari total dugaan pelanggaran pilkada yang masuk ke Bawaslu, yaitu sebanyak 3.133 kasus. Jumlah itu terdiri dari pelanggaran pidana, admisnistrasi, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya, (Kompas.com).

Sementara dalam tulisan Naufal Mamduh pada tanggal 12 juli 2018, Sulawesi Selatan menempati kasus politik uang terbanyak dengan 8 kasus, kemudian disusul Sumatera Utara dan lampung dengan 7 kasus, (Tirto.id).

Sebenarnya praktik politik uang sudah ada sejak abad 20, pada masa Kolonial Belanda dalam pemilihan kepala desa dengan tidak memberi hak pilih bagi warga yang tidak membayar pajak terlebih dahulu.

Tentu hal ini tidak terlepas dari kepentingan para Kolonial Belanda dalam mengintervensi institusi desa.

Merujuk pada akar sejarah politik uang. Politik uang adalah memperhalus penjajahan dengan instrumen kata mensejahterakan sebagai pelengkap spanduk para calon pejabat yang siap menggarong kas negara dan meracuni anak bangsa dengan serangan fajar.

Walau demikian meresahkan bagi orang-orang yang mau menyempatkan waktunya memikirkan hal yang menyedihkan ini, namun di sisi lain ada kemirisan yang selalu menggantung di ujung tanya.

“Setelah pembodohan yang sudah-sudah ini, mengapa masyarakat selalu saja tenggelam dalam lumpur politik uang setiap pesta demokrasi tiba. Merekakah para politikus yang menunda mensejahterkan masyarakat, atau masyarakat yang menolak untuk disejahterakan?”

Bundelan kalimat inilah yang sering mengganggu kepala penulis, sampai akhirnya berani menorehkan keresahan ini lewat tarian jejari dan diri yang sungguh fakir ilmu ini.

Segalanya memang butuh uang, tapi bukan berarti uang adalah segalanya. Sebab Tuhan memberi kita akal sehat dengan gratis. Maka perlulah dimaksimalkan akal sehat ini dengan tidak menjual idealisme yang paling berharga di sepanjang sejarah perjuangan pemuda.

Penulis : Firman Al fatih

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here