Transformasi Digital dalam Layanan Perpustakaan

0
116
views

Oleh: Heri Rusmana *

Apakabarkampus.com — Rapat terbatas, di awal Agustus 2020, boleh dikata terkait dengan transformasi digital di Indonesia. Presiden Joko Widodo, pada kesempantan itu mengatakan bahwa transformasi digital di Indonesia masih kalah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Survei Institute for Management and Development (IMD) World Digital Competitiveness, pada 2019, memang memperlihatkan bahwa negara kita masih di peringkat 56 dari 63 negara yang disurvei. Jokowi prihatin karena kita berada di bawah sekali, lebih rendah daripada beberapa negara tetangga kita (Kompas, 3/8/2020).

Sebagai gambaran, Thailand berada di posisi 40, Malaysia di posisi 26, dan Singapura di posisi kedua. Jokowi menekankan, agar potret digitalisasi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Guna memacu pengembangan transformasi digital itu, presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas jaringan infrastruktur digital untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Targetnya, akan diperluas akses layanan internet di 12.500 desa serta kelurahan-kelurahan hingga ke pelosok-pelosok Tanah Air.

Dalam skema yang sudah dirancang pemerintah, juga akan dimasifkan transformasi digital untuk seluruh layanan pemerintahan. Presiden mewanti-wanti untuk mempersiapkan secara tepat road map transformasi digital di sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor industri, maupun sektor penyiaran. Peringatan tersebut menjadi penting agar jangan sampai infrastruktur digital yang dibangun itu utilitasnya justru sangat rendah.

Penegasan presiden ini, dalam tataran normatif terdengar begitu ideal meskipun dalam implementasi biasanya tidak sesuai harapan. Dalam konteks layanan perpustakaan, misalnya, masih banyak perpustakaan yang memiliki aplikasi secara parsial, belum terintegrasi dengan baik. Padahal aturan pelaksanaannya telah dibuat. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) terkait perpustakaan diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 13/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.

Pelayanan dimaksud harus cepat, mudah, terjangkau, serta berkualitas. Itulah harapan dan dambaan pemustaka ketika berhubungan dengan layanan perpustakaan. Hal ini terungkap dalam beberapa survei maupun wawancara terhadap pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawes Selatan. Pelayanan prima yang cepat, mudah, dan terjangkau, merupakan tuntutan jika layanan itu berorientasi pada kepuasan masyarakat, khususya pemustaka.

Untuk mewujudkan hal ini, transformasi pelayanan perpustakaan berbasis digital merupakan keniscayaan. Layanan yang cepat dan mudah, juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi layanan kepada masyarakat. Dalam kondisi pandemi Covid-19, layanan perpustakaan dengan sistem digital atau daring menjadi hal yang utama dalam era new normal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sesungguhnya mampu menjembatani pembatasan sosial yang meminimalisasi pertemuan tatap muka dan kunjungan langsung ke perpustakaan. Meskipun pelayanan yang bersifat elektronik menjadi keharusan bagi perpustakaan, tapi perlu tetap diperhatikan bahwa layanan yang diberikan itu merupakan standar pelayanannya yang benar.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan ada 14 komponen dalam standar pelayanan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik. Komponen tersebut dibagi menjadi dua, yaitu service delivery dan manufacturing. Komponen service delivery wajib disusun dan dipublikasikan, yaitu menyangkut persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, dan penanganan pengaduan. Sementara komponen manufacturing itu wajib disusun, namun tidak wajib dipublikasikan. Yakni, terkait dengan dasar hukum, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Standar pelayanan inilah yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang juga jadi rujukan layanan perpustakaan.

Situasi pandemi Covid-19 rupanya juga mengubah orientasi masyarakat dalam memaknai transformasi layanan perpustakaan. Sebagian masyarakat, dalam hal ini pemustaka, menilai hanya pelayanan daring yang bisa survive atau bertahan. Walaupun beberapa layanan tatap muka, yang sifatnya konvensional, tetap juga dijalankan. Anggapan masyarakat itu, mestinya menyadarkan kita untuk segera beralih membangun dan memperkuat layanan perpustakaan yang berbasis TIK.

Transformasi digital ini bisa dimulai dengan mendengar, memperhatian apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Para penyelenggara layanan perpustakaan mesti membuka ruang partisipasi masyarakat dengan menempatkan pemustaka sebagai input kebijakan. Para penyelenggara perpustakaan harus membuka ruang diskusi agar masyarakat atau pemustaka tak ragu untuk memberikan koreksi, usulan, dan pandangan terkait standar pelayanan yang mereka butuhkan. Karena, sekalipun transformasi digital secara teknologis terpenuhi, aspek yang berkaitan dengan sentuhan kemanusiaan harus lebih dikedepankan. Sesungguhnya, kepada merekalah—sebagai warga negara—layanan publik itu diabdikan. (*)

*Penulis : Heri Rusmana (Pustakawan Madya pada DPK Provinsi Sulawesi Selatan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here