Koalisi Perempuan Indonesia, Tolak Omnibus Law.

0
4
views

JENEPONTO – apakabarkampus.com – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ikut turun ke jalan menuntut agar anggota DPRD Jeneponto mau menandatangani petisi pencabutan UU CILAKA yang baru disahkan pada (5/10/2020) lalu lewat Undang-undang Omnibus Law.

Menurut Ramlah Alex salah satu aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia, dengan adanyan Undang-Undang Cipta Kerja lewat Omnibus Law ini, merupakan pertanda dari kematian para anggota yang mengaku sebagai wakil rakyat di tanah air ini.

“Demi visis misi Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi. Kami terpanggil untuk bergerak menyuarakan suara rakyat yang ketika UU OMNIBUS LAW ini disahkan, maka itu pertanda kematian oleh DPR itu sendiri,” ujar Ramlah.

Ranlah Alex (Aktivis KPI)

Terbitnya Undang-undang tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi seluruh kalangan bawah di tanah air ini.

“Hati nurani mereka telah mati sehingga kami turun ke jalan menyuarakan bahwa itu tidak adil bagi masyarakat baik itu kaum pekerja buruh, perempuan dan seluruh rakyat Indonesia,” Lanjutnya.

Menurut Aktivis KPI ini, mestinya para perempuan harus berada di garda terdepan untuk menolak keras terbitnya undang-undang yang baru saja diketuk oleh anggota DPR RI.

“Seharusnya perempuan bersatu menyuarakan di garis terdepan menyampaikan bahwa ini salah satu bentuk ketidak adilan bagi perempuan itu sendiri,” terangnya.

Sehingga, kata Ramlah, kita di sini dalam konsolidasi kemarin, sepakat untuk menunggu seluruh anggota DPRD Jeneponto untuk menandatangani petisi, agar bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakyat, bersama perempuan, bersama pekerja dan buruh bertandatangan menolak undang-undang omnibus law dan mendorong pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang omnibus law,” pungkasnya di depan halaman kantor DPRD Jeneponto, Jumat (9/10/2020).(*)

Adji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here