UNDANGAN AKSI, GERAKAN JENEPONTO MENOLAK OMNIBUS LAW JILID II.

0
72
views

JENEPONTO – apakabarkampus.com – UNDANGAN AKSI Gejolak jilid II pada Senin (12/10/2020) di Jeneponto.

Para massa sebelumnya, pada Jumat (09/10/2020) lalu, akan kembali menggelar aksi Gejolak (Gerakan Jeneponto Menolak Omnibus Law) Jilid II di depan gedung DPRD Jeneponto.

Aksi Gejolak Jilid ini digelar kembali lantaran tuntutan massa aksi sebelumnya belum terpenuhi, yakni meminta agar seluruh anggota DPRD Jeneponto yang berjumlah 40 orang itu untuk menandatangani petisi agar menolak Undang-Undang yang baru saja diketuk oleh DPR RI pada (5/10/2020) lalu.

Dan pada Jumat (9/10/2020) lalu, jumlah anggota DPRD Jeneponto yang hadir hanya berjumlah 15 orang saja, sementara yang lainnya belum menandatangani petisi yang dibawa oleh massa aksi yang tergabung dalam berbagai elemen gerakan di Jeneponto.

Undangan aksi ini disampaikan setelah melakukan konsolidasi di Taman Turatea pada Minggu, (11/10/2020).

Titik kumpul massa menurut hasil kesepakatannya, akan berkumpul di Taman Turatea pada pukul 13:00 Wita, kemudian bergerak menuju kantor DPRD Jeneponto.

Maka dari itu, demi kenyamanan pengguna jalan, bagi warga yang tidak ikut aksi, hendaknya menghindari jalan poros dari Taman Turatea menuju kantor DPRD Jeneponto pada jadwal aksi Gejolak Jilid II tersebut.

“Target Utama Gejolak Jilid II adalah 25 Anggota DPRD yang tidak bertanda tangan sebagai bentuk Penolakan terhadap Omnibus Law, dan dipertegas oleh  ketua DPRD untuk membuat Surat Keputusan secara kelembagaan bahwa DPRD Kab Jeneponto MENOLAK, pun demikian target kita tercapai, kita serahkan kepada Jendlap dan Kormim, tentunya juga melibatkan semua organ/lembaga untuk membahas lebih lanjut,” terang Hasril yang bertugas sebagai Jenderal Lapangan.

Berikut pernyataan sikap dari Gerakan Jeneponto Menolak Omnibus Law meminta dengan tegas:

  1. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, harus serentak menolak Undang-undang Omnibus Law
  2. DPR RI jangan khianati rakyat
  3. Meminta dengan tegas kepada Presiden RI untuk tidak menandatangani Undang-undang Omnibus Law, serta meminta kepada Presiden RI agar mengeluarkan PERPPU untuk membatalkan UU Omnibus Law.
  4. Meminta anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk mundur dari jabatannya bagi yang mendukung UU Omnibus Law.
  5. Mendesak 40 anggota DPRD Jeneponto untuk menandatangani petisi penolakan UU Omnibus Law.(*)

Adji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here