Rezim Panik, People Power Ditunggangi, Benarkah?

0
114
views

Apakabarkampus.com – OPINI – “Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama, ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri. Demokrasi pasti akan bunuh diri. Demokrasi akan segera memburuk menjadi ANARKI.”
(Jhon Adams)

News.detik.com memberitakan bahwa gerakan people power 22 Mei 2019 rentan ditunggangi ekstremis. Dalam halaman tersebut disampaikan oleh Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (samawi) Aminuddin Maruf.

Amin, yang juga adalah Mantan ketua PB PMII ini menganggap bahwa gerakan people power adalah rentan disusupi oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menginginkan adanya kegaduhan dan ketakutan di tengah masyarakat.

“Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa teroris yang berniat mengadakan aksinya di tengah-tengah gerakan people power,” tuturnya.

Melubernya berbagai pemberitaan di jagat raya media tentang agenda aksi di 22 Mei maka muncul lagi untuk kesekian kalinya isu teroris, ekstrimis, makar, dan khilafah. Sebagaimana dibuat judul berita di media online republika.co.id, “People Power Ditunggangi Teroris, Ini Kata Pengamat”.

Pengamat terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengungkap dalam keterangan resminya pada Republika.co.id, Senin (6/5), “Asumsi-asumsi kemungkinan kelompok teroris akan menunggangi rencana aksi people power lebih condong sebagai opini dan propaganda untuk me-monsterisasi rencana people power. Targetnya tentu dengan isu atau opini tersebut diharapkan bisa mereduksi rencana aksi people power.”

Demikian jelas targetnya agar meredam terselenggaranya aksi yang disebut people power tersebut. Terlepas daripada apapun alasannya kenapa masyarakat banyak yang bergerak ke aksi 22 Mei tersebut.

Sungguh apa yang dinyatakan oleh Aminuddin Maruf di atas bahwa aksi people power 22 Mei ditunggangi ekstremis terlihat sangat konyol. Bagaimana bisa rakyat itu bodoh dan mudah untuk diprovokasi? Kalaupun ada pihak tertentu yang menunggangi people power tersebut, terlebih ia melabeli bahwa kelompok ekstremislah yang memboncengi.

Bukankah terbalik? Rakyat itu sudah pintar hari ini, mereka semata-mata menuntut sebuah keadilan tak mudah untuk menerima hasil begitu saja sedang terjadi kecurangan yang terstruktur dan sistematis di depan mata. Ditambah rakyat merasa dibohongi lantaran jadwal yang seharusnya bertepatan 22 Mei hasil pemilu diumumkan malah lebih awal dari terbitnya matahari jam dua tengah malam tanggal 21, sehari sebelum yang seharusnya.

Masalah tertangkapnya teroris di gerakan 22 Mei ini seperti yang dinyatakan oleh Amin sebelumnya, tentu tidak relevan jika harus sampai dijadikan alasan kalau people power ditunggangi ekstremis. Pasalnya massa yang bergerak turun itu murni bentuk tuntutan ataupun aspirasi rakyat agar betul-betul proses pemilu berjalan adil dan jujur. Sehingga rakyat bisa menyambut sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat itu sendiri.

Kalau kita sorot lagi, maka kita bisa menyaksikan mereka berkumpul tanpa membawa atribut dari banyaknya latarbelakang organisasi, tokoh, lembaga, jabatan.

Lucunya adalah ketika pihak yang disebut teroris ini sebelum melangsungkan aksinya malah diumumkan sebelumnya (kompas tv, Minggu 19/5). Adakah maling sebelum beraksi harus umumkan terlebih dahulu?

Begitu paniknya rezim hingga penyematan istilah sepihak seperti kata ekstremis, teroris, makar, provokator, selalu menjadi jualan yang terus diiklankan, bahkan berulang-ulang dikait-kaitkan pada setiap momen di negeri kita Indonesia.

Sebut saja di aksi 411, 212. Masa kampanye presiden kemarin bahkan terus digoreng opini bahwa salah satu paslon ditunggangi pihak ekstremis, Islam jalur keras, sampai pada gerakan people power 22 Mei 2019 pun dilabeli istilah-istilah demikian. Ditambah lagi tudingan Wiranto (m.viva.co.id, Kamis 16/5) bahwa isu khilafah boncengi keruwetan pemilu. Ini jelas aneh bin ajaib, itulah tragedi rezim bin demokrasi hari ini.

Sistem demokrasi selalu melahirkan rezim yang otoriter, dan itu selalu terjadi saat kepentingannya terganggu/dihalangi. Dan mirisnya kepentingan itu bukan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan dirinya sendiri, pangkat, jabatan, keluarga dan juga partai tempat dirinya lahir sebagai politikus busuk, kutu loncat dan otoriter.

Bukti paniknya rezim bisa kita lihat dari tokoh-tokoh penting di kubu petahana, mereka bereaksi cukup keras soal adanya isu people power yang akhirnya oleh Amin Rais mengubah namanya menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Republik (GNKR) demi menepis isu makar, seperti tindakan Menkopolhukam Wiranto akan memantau tokoh, dan bahkan memblokir media sosial. Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto juga bereaksi senada.

Mari kita lihat pendapat Leonard J Scmidt dan Brooke Warner, ia mendefinisikan panik sebagai sebuah emosi yang tidak diimbangi dengan kemampuan kita membayangkan yang lebih buruk dari yang terjadi, sehingga terbitlah kepanikan. Panik adalah sensasi ketakutan yang datang dengan cepat, yang begitu kuat sehingga menghambat kerja logis,yang ditutupi dengan kecemasan. Akar dari kepanikan adalah ketakutan.

Kalau kita ingin fair melabeli sesuatu, mungkin lebih pantas ketika rezim demokrasi hari ini adalah rezim panik. Kalau sudah panik maka tindakan irasional pun juga tetap dilakukan. Upaya penutupan medsos, penyematan ekstremis teroris, termasuk pengawasan terhadapan ucapan tokoh adalah sebuah tindakan yang irasional di tengah Indonesia yang plural dan demokratis.

Andre Rosiade selaku jubir BPN menganggap pembatasan ini bertentangan demokrasi. Padahal kebebasan berpendapat di medsos adalah bagian dari demokrasi. Lagi-lagi penulis katakan omong kosong demokrasi berbicara HAM.

Menurut Andre di Jakarta, Rabu 22 Mei 2019, ia bertutur, “kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya ini pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka. Rezim ini takut dengan demokrasi, kepanikan yang ditunjukkan rezim hari ini sama saja tengah memperlihatkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.”

Sebuah kekeliruan yang amat besar ketika mengatakan gerakan people power atau GNKR 22 Mei 2019 ini ditunggangi ekstremis, teroris, serta tindakan yang amat irasional jika keruwetan pemilu dibonceng khilafah. Deretan aksi tanggap cepat dan represif para tokoh petahana adalah bukti paniknya rezim pemerintah. Ketakutan yang amat besar akibat sebuah kepentingan yang terancam.

Apatahlagi sebuah kekuatan politik barat dengan demokrasinya terancam tenggelam oleh datangnya kekuatan politik baru yang sudah dijamin langsung oleh penguasa alam semesta, Allah SWT., yakni terbitnya cahaya Islam berikut sistem politiknya Negara Khilafah Islamiyah.

Olehnya itu, kekuatan suara rakyat pada agenda-agenda aksi di tanah air tidak bisa dianggap sepele. Rakyat menuntut keadilan, mereka hanya butuh basis ideologi yang benar, yakni akidah Islam agar rakyat sampai pada perubahan yang benar bukan pada perubahan semu.

Kita perlu menyadari pesta demokrasi yang sudah berlangsung selama beberapa pekan yang lalu itu adalah bagian dari uslub/cara untuk melanggengkan sistem politik demokrasi ala Barat, bukan dan hampir bisa dikatakan bahwa yang demikian bukan bagian daripada cara kita untuk menghadirkan kekuatan baru Islam. Bukan sama sekali.

Lalu apa yang seharusnya ditempuh ? Solusi perubahan secara hakiki adalah dengan membangun ro’yul aam (opini umum) yang lahir dari wa’yul aam atau kesadaran bukan sekedar kecewa atau emosi semata.

Besar harapan kita bersama bukan cuma sekali ini kita jumpai gerakan penyatuan massa yang besar di moment aksi 22 Mei, tapi sebelumnya di 411 dan 212.

Bahkan bukan hal mustahil kedepannya akan ada tuntutan-tuntutan umat yang lebih besar dan jauh lebih revolusioner lagi. Adalah kesadaran akan sebuah keinginan mereka ingin diatur oleh Islam sebagai bukti lemahnya manusia untuk mengatur dirinya dan kehidupannya di dalam bernegara.

Dialah Allah yang Maha Tahu apa saja yang dibutuhkan manusia dan menurunkan Al-Qur’an untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan, seperti firman Nya:

وَيَوْمَ نَـبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَآ ءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْـكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّـكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).” (QS. An Nahl (16):89)

Jadi, masihkah kita percaya pada demokrasi sebagai satu-satunya jalan mencapai keadilan? Tidak! Hanya sistem Ilahi sajalah satu-satunya yang bisa mengantarkan kita pada keadilan dan kebenaran yang hakiki serta mampu membawa Indonesia dan seluruh dunia muslim pada kemuliaan dan kemerdekaan hakiki.

Penulis : Nur Rafa (Alumni Mahasiswa Bhs Inggris UINAM)

Editor : Adji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here