Pengelolaan Filantropi oleh Media Penyiaran

0
26
views

Oleh :  Rusdin Tompo *

Apakabarkampus.com — Di luar fungsi tradisionalnya, media massa, terutama media penyiaran televisi, ternyata cukup efektif melakukan mobilisasi bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam banyak kasus terbukti bahwa begitu sebuah bencana diekspose melalui media penyiaran televisi, perhatian masyarakat akan tertuju pada musibah dan penderitaan mereka yang tertimpa bencana tersebut. Begitupun, jika ada warga masyarakat yang menderita penyakit tertentu, setelah profil penderita ditampilkan maka segera empati dan uluran bantuan akan mengalir kepadanya melalui media penyiaran bersangkutan. Gambar-gambar hidup yang disiarkan mampu mengetuk nurani kemanusiaan dan mendorong masyarakat menggalang solidaritas sosial.

Begitulah filantropi media penyiaran biasanya bekerja: dari berita menjadi membantu meringankan penderitaan. Robert Payton mendefinisikan filantropi sebagai perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan anthropos (manusia, kemanusiaan). Sejumlah media penyiaran memiliki kegiatan filantropi yang muasal sumbangannya bersumber dari khalayak atau konsumen media itu, seperti “Peduli Kasih” (Indosiar), “Pundi Amal” (SCTV), “ANTV Peduli untuk Negeri” (ANTV), “tvOne Satu untuk Negeri” (tvOne), “Dompet Kemanusiaan” (Metro TV), dan “Jalinan Kasih” (RCTI). Kegiatan yang dilakukan juga sangat beragam, mulai dari donor darah, pengobatan gratis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, bantuan untuk anak gizi buruk serta aktivitas sosial lainnya. Juga ada yang memberikan bantuan beasiswa hingga membantu pembangunan sekolah, melakukan evakuasi korban bencana dan rehabilitasi pasca bencana, serta program lingkungan hidup dan masih banyak lagi.

Masalah Akuntabilitas

Sukses media penyiaran, juga media massa pada umumnya, memainkan peran baru sebagai pengelola filantropi, rupanya tidak dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas. Padahal, dana publik yang dikelola bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Saat “Sosialisasi dan Diskusi Publik Filantropi Media Massa” di Jakarta, Senin (25/2/2013), terungkap bahwa ada 147 kasus pelanggaran dana kedermawanan masyarakat oleh media massa (Kompas, 27/2/2013). Beberapa hal yang disorot terkait dengan pengelolaan filantropi oleh media, antara lain, penggunaan rekening perusahaan dan pribadi untuk menampung sumbangan, tidak membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta penyaluran sumbangan yang tidak tepat bahkan salah sasaran. Ini menunjukkan bahwa modal niat baik untuk membantu sesama tampaknya tidak cukup. Media mesti memiliki standar kerja yang mampu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan benar dan tepat secara moral melalui bukti audit keuangan maupun audit sosial.

Pada level yang lebih parah, ditemukan adanya pemanfaatan sumbangan publik untuk kegiatan CSR (corporate social responsibility) perusahaan media bersangkutan. Jadi, seolah-oleh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari rogohan dana media tersebut, meski sesungguhnya merupakan dana masyarakat. Masalah akuntabilitas lainnya berupa penyaluran sumbangan untuk kepentingan partai dan tokoh politik tertentu. Hal ini bisa terjadi karena beberapa pemilik media juga merupakan pimpinan partai politik. Sehingga, potensi politisasi filantropi, yang sejatinya berasal dari sumbangan dana masyarakat, dialihkan demi kepentingan politik pencitraan oleh partai atau tokoh partai dari media itu.

Temuan ini jangan dibaca sebagai bentuk penyimpangan yang sejak awal dirancang oleh media yang menyelenggarakan aktivitas filantropi. Sekalipun kita tidak menolerir praktik penyimpangan dalam skala apapun, apalagi media yang menjalankan fungsi kontrol sosial, namun kecurigaan yang berlebihan terhadap pengelolaan filantropi media bisa mematikan semangat orang untuk berbagi dan apatis terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang mesti dibantu. Harus diakui, publikasi luas oleh media atas bencana alam maupun penderitaan yang mendera saudara-saudara kita, ikut menggerakkan spirit kerelawanan masyarakat. Orang-orang dengan antusias menyumbangkan uang, harta, dan tenaganya. Mereka mengorganisir berbagai potensi yang ada, membentuk jejaring sosial demi menyelamatkan kehidupan manusia dan alam yang menopang hidup manusia. Karena itu, persoalan akuntabilitas jangan dijadikan kerikil yang bisa merusak permata nurani media untuk ikut berpihak menolong sesama dalam wujud yang paling konkrit.

Kode Etik

Pada revisi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Pedoman Perilaku Penyiaran di tahun 2012, persoalan muatan penggalangan dana dan bantuan oleh media penyiaran dimasukkan sebagai salah satu ketentuan. Di situ dinyatakan bahwa program siaran yang memuat penggalangan dana dan bantuan wajib mengikuti beberapa ketentuan. Yakni, kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau bencana dari khalayak luas harus terlebih dahulu memperoleh izin dari lembaga yang berwenang. Selain itu diatur bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak boleh diakui sebagai dana lembaga penyiaran ketika diserahkan, serta kewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan hasil dari kegiatan penggalangan dana kemanusiaan atau bencana yang dilakukan setelah diaudit.

Demi menata pengelolaan filantropi oleh media massa, Dewan Pers juga telah menyusun Kode Etik Filantropi Media Massa di awal tahun 2013 ini. Kode etik ini memuat beberapa prinsip dan ketentuan yang harus ditaati media dalam menggalang, mengelola dan menyalurkan sumbangan masyarakat. Misalnya, penggalangan sumbangan harus dilakukan secara sukarela, terbuka, etis, nonpartisan, dan sesuai hukum yang berlaku. Media pengelola sumbangan juga harus menyediakan rekening khusus untuk menampung sumbangan masyarakat. Media pengelola sumbangan harus membuat sistem dan prosedur pengelolaan sumbangan secara profesional dan menyampaikan laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada publik. Kode etik juga melarang pemanfaatan dan penyalahgunaan sumbangan masyarakat untuk keperluan promosi atau program CSR perusahaan atau pemilik perusahaan.

Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran maupun Kode Etik Filantropi Media Massa dari Dewan Pers hanyalah panduan dan pegangan yang bisa digunakan agar kehendak luhur tidak tergelincir pada pengaburan tujuan sesungguhnya. Keduanya mesti bisa dijadikan semacam “ayat-ayat suci” rujukan bagi kegiatan filantropi yang dilakukan media penyiaran, pada khususnya, dan media massa, pada umumnya. Media pengelola filantropi mesti tetap fokus pada apa yang sudah diniatkan dan direncanakan. Untuk itu, perlu penataan sistem yang transparan dan akuntabel supaya masyarakat percaya pada setiap bantuan yang telah mereka sumbangkan. Percaya, ada banyak manfaat dari pengelolaan filantropi oleh media kesayangannya. Penegasan ini penting untuk membuktikan bahwa pengelolaan filantropi oleh media benar-benar didedikasikan bagi kemanusiaan atas dasar cinta pada sesama manusia.(*)

Penulis: Rusdin Tompo
(Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan, periode 2011-2014)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here