Rektor UNM Angkat Bicara Terkait Larangan Demonstrasi

1
234
views

Makassar, apakabarkampus.com – Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Husain Syam, M.Tp, turut menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan larangan aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Diketahui pihak kepolisian telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait larangan aksi demonstrasi, terhitung mulai tanggal (16/10/2019) sampai pada tanggal (20/10/2019).

Hal tersebut turut dibenarkan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, yang menyatakan jika dalam rentang waktu (16-20/10/2019) harus steril dari kegiatan aksi demonstrasi.

“Iya benar, kalau ada surat masuk untuk demi dalam waktu tersebut otomatis kami tolak. Kalau ada yang ngotot, pihak TNI dan Polisi berwenang membubarkan massa aksi,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel, Kompol Dicky Sondani, kepada reporter Apakabarkampus.com.

Menanggapi hal tersebut, rektor UNM menyatakan dukungannya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, demi menjaga keamanan berlangsungnya pelantikan Presiden.

“Saya setuju dan sangat mendukung kebijakan itu. Bahwa jelang pelantikan sampai pelantikan mari kita sesama komponen bangsa ikut serta menciptakan suasana kondusif menyongsong pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yg merupakan hasil pemilihan secara konstitusi dan mekanisme demokrasi yg kita anut bersama,” ujar Husain Syam.

“Salah satu bentuk dukungan adalah ketika tidak melakukan aksi demonstrasi yang terkesan tidak siap menerima hasil demokrasi secara konstitusi, dimana semua komponen anak bangsa harus tunduk atas hasil yang telah disahkan KPU,” lanjutnya.

Meski begitu, mantan dekan Fakultas Teknik UNM tersebut membenarkan tindakan aksi demonstrasi, asalkan tetap berpangku pada aturan yang berlaku.

“Bahwa demonstrasi dibenarkan dalam konstitusi, asal berdasarkan mekanisme atau aturan yang mengaturnya, diantaranya: berdemo tidak boleh mengganggu kepentingan umun, harus ada izin dari lembaga yang berkewenangan, tidak boleh anarkis, tidak boleh merusak fasilitas umum milik negara, dan sebagainya.”

“Intinya, mari semua mendukung pelantikan Presiden sebagai kepala negara yang sah secara konstitusi,” tegasnya.

1 KOMENTAR

  1. Boleh aksi tapi harus sesuai dengan prosedur aksi demonstrasi
    ttps://regional.kompas.com/read/2019/10/16/13513141/sempat-dilarang-kini-demonstrasi-jelang-pelantikan-presiden-diperbolehkan?page=1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here