Teori Hukum Antara Filsafat dan Teori Politik

0
101
views

Oleh : H.Tadjuddin Rachman, S.H.M.H.

Apakabarkampus.com — Teori hukum berada diantara filsafat dan teori politik. Oleh karena itu didominasi pertentangan pertentangan keduanya. Teori hukum mengambil kategori kategori dari filsafat, dan cita cita keadilan dari teori politik.

Kontribusi khas dari teori hukum adalah merumuskan cita cita politik yg berkenaan prinsip prinsip hukum. “Apa tujuan hidup?” Adalah persoalan mendasar yang harus dijawab oleh teori hukum seperti halnya filsafat, teori politik, etika dan agama. (W.FRIEDMANN).

Apakah kehendak yang mengatur pengetahuan atau pengetahuan yang mengatur kehendak?.
Apakah nilai nilai obyektif itu ada ataukah kehendak yg menciptakan penilaian penilaian atasnya?.

Menurut Nietzsche, semua pengetahuan merupakan suatu tehnik yg dipakai dalam melayani kehendak untuk berkuasa.

Thomas Aquino menyatakan, kehendak ditentukan oleh pengetahuan yang baik.
Pengetahuan hànya terbatas pada persepsi intelektual tentang dunia.

Menurut KANT ruang lingkup kehendak adalah penalaran praktis, sedang ruang lingkup ilmu pengetahuan adalah akal murni. Oleh karena itu cita cita etika dan hukum adalah persoalan kehendak, bukan pemikiran.

Ideologi negara harus menjadi dasar dan nilai tertinggi dari proses penciptaan hukum. Karena itu maka obyektivitas dari sebuah hukum harus diuji dalam kerangka ideologi negara.

Jika hukum tidak berdasar dan tidak bersumber pada ideologi negara maka kemungkinan subyetivitas yang mendominasi kehendak politik dari pembentuk hukum.

Hukum yang demikian itu bisa jadi akan jauh dari akar sosial dari masyarakat dimana hukum itu dibuat oleh orang yang tidakt berpedoman pada ideologi negara.

Dengan demikian sayarat mutlak bagi penciptaan hukum yang obyektif dan mengakar pada masyarakatnya adalah harus bersandar pada ideologi negara yangmenjadi landasan bagi sistim nilai dasar dari negara yang bersangkutan.

Prinsip prinsip dasar dari seluruh nilai yang terkandung dalam ideologi negara harus pula menjadi ideologi hukum dimana hukum itu dibentuk dan akan berlaku.

Hukum dengan demikian harus menjadi cermin dari seluruh nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Seluruh proses penciptaan hukum tidak boleh mangkir dari nilai yang hidup dan terkandung dalam ideologi negara. Karena ideologi adalah jantung dan pusat nadi dari hukum itu sendiri.

Tak ada tempat subyektivitas dalam peroses pebentukan hukum karenar hukum itu harus lahir dari roh sosial yang diilhami oleh ideologi negara.

Nagara dan ideologi tidak bisa dipisahkan karena ideologi juga adalah jantung dan sumber hukum yang harus melandasi seluruh proses kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan dari negara yang bersangkutan.

Dengan demikian maka hukum haruslah tampil sebagai lambang dari kebaikan negara terhadap rakyatnya dan dengan begitu tak boleh ada penguasa yang zalim pada rakyatnya dan tidak bisa pula seenaknya menciptakan hukum sesuai kehendak poltiknya sebab kekuasaan yang ada dalam tangan penguasa haruslah dikelola dengan hukum dan hukum yang digunakan adalah bersumber dan lahir dari nilai dasar pada ideologi negara yang mengakar pada masyarakatnya. (*)

Makassar 28 mei 2020
(TADJUDDIN RACHMAN).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here