Migrasi Jabatan Dalam Penyederhanaan Birokrasi

0
205
views

Oleh : Irzal Natsir*

A. PARADIGMA JABATAN

Pada prinsipnya jabatan adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada masing masing seseorang sesuai kapabilitas, kwalitas, kompetitas yang telah dilalui dan memenuhi syarat syarat jabatan yang telah diatur dalam regulasi dan norma jabatan yang telah dibuat oleh organisasi, dalam hal ini jika jabatan tersebut adalah jabatan pada organisasi pemerintahan maka sudah barang tentu diatur oleh Negara dalam hal ini pemerintah.  Sejak kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Pemerintah RI mulai membuat  dan melengkapi organisasi atau sub organisasi (Kementerian, Lembaga Negara/Daerah) untuk mendukung efektivitas kelancaraan tugas-tugas pemerintah itu sendiri dan yang lebih utama adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dan masyarakat pastinya menginginkan sebuah pelayanan yang baik dan maksimal, berkwalitas dan profesional.

Dalam perjalanan bangsa ini, sejarahpun menunjukkan evolusi kelembagaan negara yang disesuaikan dengan perkembangan negara, perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan yang pada intinya memaksimalkan kerja pemerintah dalam melayani dan mensejahterakan rakyat. Struktur organisasi dan tata kerja pun dibenahi dan diperbaiki, ada yang ditambah adapula yang dirampingkan, bahkan ada  pula yang dihapus karena efektivitas tugas pokok dan fungsi yg diemban. Paradigma jabatanpun mengalami pergeseran disesuaikan dengan paradigma negara dan paradigma masyarakat. Pada Era Orde Baru pemerintah telah mengatur dan membagi jabatan tersebut menjadi 2 bahagian yaitu: Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, walaupun pada proses proses pelaksanaan jabatan tersebut, yang menjadi idol  dan ukuran prestasi (saat itu) adalah Jabatan Struktural, sehingga menjadi  mimpi bagi setiap PNS untuk bisa mendapatkan jabatan struktural karena dianggap sebuah prestisius, keren dan mentereng.sehingga tanpa disadari menimbulkan pendikotomian ditengah tengah pengorganisasian tugas yang diamanahkan olen negara. Jabatanpun terus menerus disempurnakan , untuk jabatan struktural dibagi per eselonisasi, mulai dari eselon tertinggi yaitu Eselon I, II, III, IV dan V. Sementara jabatan fungsional pun terus disesuaikan dan ditambah, yang awal awalnya kita  tahu ada Dosen, Guru, Auditor, ditambah lagi dengan adanya Pustakawan, Arsiparis, Penerjemah, dan lainnya yang terus bertambah hingga saat ini sudah ratusan jabatan fungsional.

B. PEROMBAKAN JABATAN STRUKTURAL

Statement Presiden Joko Widodo saat dilantik pada periode kedua tahun kemarin yang ingin menciptakan pemerintah yang lebiih lincah, smart dan profesional, salah satunya dengan melakukan perubahan pada tingkatan jabatan , yaitu akan menghilangkan tingkatan jabatan Administrasi yaitu Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV), dan Pelaksana (Eselon V) pada Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah dan hanya mempertahankan 2 level pada jabatan Piimpinan Tinggi, baik Madya maupun Pratama (Eselon I dan II). Dan mempertegas hal ini Pemerintah mulai Tahun 2020 telah melaksanakan niat dan janji JOKOWI ini dengan melakukan penyetaraan jabatan struktural di Lembaga Negara dan akan ditindaklanjuti pula oleh seluruh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dijadwalkan rampung pada pertengahan tahun 2021 ini. Sebagai gambaran sesuai regulasi yang diatur untuk Administrator (Eselon III) disetarakan dalam jabatan Fungsional Ahli Madya, Pengawas (Eselon IV) Ahli Muda, sementara Pelaksana (Eselon V) Ahli Pertama.

Seketikapun pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini secara psikologi menimbulkan rasa penasaran, kegelisahan, multi tafsir dan bertanya tanya seperti apakah nanti pola pembinaan karir ketika jabatan yang sebelumnya jabatan administrasi kedepannya akan dipangku oleh Pejabat Fungsional. Tak ada masalah tanpa solusi karena sampai saat ini pemerintahpun terus merampungkan regulasi pendukung terkhusus bagi pemerintah daerah, akan segera diimplementasikan karena regulasi pendukungnya telah disiapkan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) atas verifikasi dari KEMENPAN DAN RB. Sangat disadari bahwa hal inipun akan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah paling tidak pertimbangan idealpun ada didalam penerapan alih jabatan ini, intinya tetap mengedepankan postive thinking dan mindset yang baik dan optimis dalam menyikapi perubahan iklim birokrasi pemerintah ini.

C. MIGRASI JABATAN DAN PERAN JABATAN
    FUNGSIONAL

Tak dipungkiri bahwa realita pemangkasan jabatan ini menimbulkan kecemasan dan kepanikan bagi sebagian PNS, dan hal ini adalah manusiawi dan so pasti butuh waktu untuk move on. Terlepas dari itu semua inipun akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap PNS dalam  pengembangan karirnya, dan sangat mesti melakukan analisis yang cerdas dalam menyikapinya. Maka tak sedikit yang benar benar hengkang dari jabatan struktural  menuju jabatan fungsional sebelum penyetaraan jabatan benar benar di laksanakan. Jika hal ini dilakukan sesuai regulasi yang mengatur dan semata mata atas pertimbangan  profesionalisme dalam berkarir yang suistenable maka keputusan yang diambil tersebut adalah SMART DECISION untuk mewujudkan SDM yang lebih produktif dan dinamis.

Fenomena migrasi jabatan ini bukanlah sebuah hal yang luar biasa melainkan biasa dalam kondisi kekinian, ini hanya efek bagi organisasi pemerintah dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia dan it. Kerja saat ini tak hanya fokus FROM OFFICE akan tetapi sudah berpindah ke FROM HOME  Untuk itulah pemerintah membutuhkan kerja kerja luar biasa, cerdas, dan profesional dan  marwahnya sangat  kuat ada dan melekat pada jabatan fungsional yang bersifat mandiri dan terukur. Bahkan hal ini  menjadi sebuah kebanggaan dan kemuliaan karena secara tidak langsung pemerintah telah memberikan pengakuan bahwa untuk menciptakan dan mewujudkan organisasi pemerintahan yang baik, dinamis, lincah dan melayani ada di pundak  para Pejabat Fungsional.

Ini baru awal dan akan berproses dan terus berproses, karena output dari ini semua akan tergambar pada beberapa tahun mendatang,. Pastinya optimis  dengan SDM yang  memiliki kemampuan  menganalisis, kemampuan berinovasi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan berkreasi sesuai tupoksi dan by aturan serta mampu memanfaatkan media sosial dan IT secara positif dan efektif dalam pelaksanaan tugas, bukan sesuatu yg impossible tujuan itu akan terwujudkan dalam waktu yang tidak lama, tetap semangat dan bekerja dengan cinta.

*PENULIS:
IRZAL NATSIR
ARSIPARIS AHLI MADYA
PEMPROV.SULAWESI SELATAN
    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here