Anggaran OPD Sulawesi Selatan Dalam Mendukung Tata Kelola Arsip yang Baik, Adakah (Catatan Singkat)

0
106
views

Oleh: Irzal Natsir*

Apakabarkampus.com — Penyelenggaraan Kearsipan  secara nasional dari sisi regulasi telah mumpuni karena telah didukung dengan hadirnya Undang Undang Nomot 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Bukan hanya regulasi tersebut tetapi kombinasi pelengkapnya telah dibentuk dan hampir dikatakan sempurna dengan turunan aturannya secara berjenjang mulai kementerian, LPNK, sampai ke tingkat pemerintah daerah.  Tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di daerah Provinsi SulSel, diperkuat dengan  Peraturan Gubernur serta Instruksi Gubernur SulSel yang secara tegas menyokong secara penuh penyenggaraan kearsipan di SulSel mulai penyiapan  Sarana Prasarana Kearsipan, 4 Pilar Kearsipan, SDM Kearsipan, hingga penganggaran Kearsipan.

Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat care dalam mendukung kemajuan pengelolaan kearsipan yang baik, tepat, efektif, handal dan profesional. Statistik Kearsipan di Sulawesi Selatan 3 tahun terakhir ini menunjukan kemajuan yang sangat signifikan khususnya pada pengembangan SDM dimana hampir semua OPD lingkup Pemprov.SulSel telah memiliki Pejabat Fungsional Arsiparis. Sedianya hal ini berbanding lurus dengan kemajuan pengelolaan kearsipan pada masing-masing OPD, ternyata kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar opd diluar LKD Provinsi SulSel tidak mengeluarkan Kebijakan khususnya yang berkaitan dengan anggaran  dalam mendukung tata keola kearsipan yang baik pada masing masing OPD tersebut.

Padahal kita ketahui bersama seyogyanya kebijakan keuangan pada masing-masing opd harus berpihak pada kearsipan mengingat arsip sebagai bahan akuntabilitas dan tolak ukur dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Testimoni yang  muncul terkait permasalahan ini adalah masing-masing opd ingin menganggarkan akan tetapi terkendala dengan pos kegiatan atau lebih jelasnya kode rekening. Sebenarnya jika ditelaah pernyataan tersebut  secara logis dapat diterima, bisa jadi karena ketidaktahuan (bukan ketidakpedulian), tetapi secara psikologis seharusnya OPD (pimpinsn) secara smart sadar bahwa arsip adalah penopang utama aktivitas organisasi, jika arsip tertib sudah barang tentu tertib pula administrasinya.

Jadi apakah betul, ada kebuntuan dalam penganggaran kearsipan, atau bisa jadi kurangnya tingkat kepedulian terhadap kearsipan atau mungkin yang lebih parah lagi kurangnya kesadaran kearsipan, 3 (tiga) persepsi diatas ibarat stadium penyakit yang menggorogi organ tubuh kita. Jika kita melihat pada alasan yang pertama bahwa tak memiliki kode rekening sepertinya pun tak beralasan karena dominan dokumen anggaran pada tiap opd memiliki rekening atk ataupun yang lain sejenisnya yang sebenarnya terkonversi secara langsung ataupun tidak langsung mendukung tata kelola kearsipan. Berikutnya ternyata dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkelatir Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah telah tercantum nomenkelatur pengelolaan arsip yang sebenarnya dapat menjadi referensi dan pedoman didalam memasukkan kegiatan terkait kearsipan pada masing-masing opd.

Menjadi sebuah kesimpulan bahwa terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang baik pada opd sangat bergantumg dari keberpihakan pimpinan organisasi dalam menunjukan tekad kuat dalam mendukung penuh pelaksanaan pengelolaan kearsipan di organisasinya.

*Penulis :   IRZAL NATSIR
Arsiparis Ahli Madya Pemprov.SulSel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here